SULAWESI SELATAN — Wijayanto Samirin, Ekonom Senior Universitas Paramadina, menilai langkah pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan induk ekspor komoditas justru kontraproduktif. Menurut dia, pengumuman yang dilakukan tanpa kejelasan konsep operasional membuat para menteri pun tidak siap memberikan penjelasan ke publik.
“Blunder karena diumumkan tanpa ada kejelasan konsep, sehingga para menteri pun tidak siap memberikan penjelasan ke publik. Ini memperburuk ketidakpastian,” kata Wijayanto kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).
Rencana Bisnis yang Ambisius, Modal Bisa Jebol Ratusan Triliun
PT DSI direncanakan akan membeli komoditas dari produsen nasional lalu mengekspornya kembali ke pasar internasional. Namun, Wijayanto meragukan kemampuan perusahaan ini menjalankan model bisnis tersebut.
“Bayangkan ada ratusan produsen dengan variasi produk berbeda-beda, lalu ribuan pembeli dengan kontrak berbeda-beda juga. PT DSI tidak akan mampu meng-handle itu,” ujarnya.
Ia menambahkan, perdagangan komoditas melibatkan logistik, asuransi, dan kebutuhan modal kerja yang sangat besar. Untuk tiga komoditas utama—batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy—saja, kebutuhan modal kerja diperkirakan mencapai Rp 250 triliun hingga Rp 330 triliun per tahun.
“Ekspor tiga komoditas itu nilainya sekitar Rp 1.100 triliun per tahun. Pertanyaannya, dananya dari mana?” tegas Wijayanto.
Waktu Pengumuman Dinilai Kacau, Rupiah Makin Tertekan
Wijayanto menyoroti waktu pengumuman kebijakan ini sangat tidak tepat. Di saat nilai tukar rupiah sedang melemah dan pelaku pasar sensitif terhadap kepastian hukum, pemerintah justru melontarkan kebijakan yang belum jelas skema bisnisnya.
“Diumumkan pada saat yang tidak tepat, saat situasi global sedang dinamis, rupiah tertekan, dan ketidakpastian hukum menjadi sorotan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kepercayaan pelaku usaha global menjadi faktor krusial. Saat ini, banyak importir lebih memilih bertransaksi melalui perusahaan di Singapura karena dinilai memiliki kepastian hukum yang lebih baik.
“Jangan-jangan nanti PT DSI juga perlu membuat perantara di Singapura,” kata dia.
Menurut Wijayanto, idealnya kebijakan strategis seperti ini diumumkan setelah konsep operasional, aturan, hingga mekanisme bisnisnya benar-benar matang, agar tidak menimbulkan kebingungan di pasar yang justru memperburuk kondisi ekonomi nasional.
