MAKASSAR — MUI Sulsel genap berusia 51 tahun pada 2026. Usia yang tak lagi muda untuk sebuah organisasi ulama yang lahir bersamaan dengan berdirinya MUI pusat pada 26 Juli 1975. Namun, di balik pengabdian selama lima dekade, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana MUI benar-benar berdampak bagi umat?
Pertanyaan itu mengemuka jelang Musda Emas IX yang akan digelar tahun depan. Dalam catatan yang disusun Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel, Prof. Arfin Hamid, organisasi ini dinilai masih berjalan bagaikan air mengalir perlahan.
"Sudah berdampak namun sebatas memenuhi tuntutan kehadirannya, jika tidak mau dikatakan sekadar melepaskan tanggung jawab," tulisnya dalam bahan yang diperoleh redaksi.
Sejarah Panjang Ulama di Bumi Sulsel
Jejak MUI di Sulsel ternyata tak bisa dilepaskan dari peran militer. Sebelum wadah resmi terbentuk, pada 1967-1970 Panglima Militer setempat menginisiasi forum ulama. Konferensi September 1970 itu menjadi embrio lahirnya MUI Sulsel lima tahun kemudian.
Forum tersebut membahas isu-isu krusial: pendidikan, dakwah, tasamuh dalam kehidupan, hingga kesejahteraan umat. Sulsel sejak dulu dikenal sebagai 'sarang ulama' kharismatik. Tak heran, ketika Munas Ulama I digelar di Jakarta pada 1975, perwakilan dari daerah ini langsung menjadi cikal bakal kepengurusan tingkat wilayah.
Masalah Struktural: Ketergantungan pada Pemerintah
Catatan kritis Prof. Arfin menyoroti satu titik lemah: kemandirian. Selama ini, MUI Sulsel dinilai masih terpaku pada uluran tangan pemerintah. Fungsi mediasi dan katalisasi yang dijalankan memang membuahkan hasil signifikan dalam kebijakan publik, namun belum optimal dalam mengelola isu keumatan dan pemberdayaan potensi besar umat.
Solusi yang ditawarkan bukan sekadar mencari dana. Prof. Arfin mendorong MUI membangun kapasitas kemandirian melalui penguatan representasi ormas dan umat. Caranya, dengan membagi peran besar pada semua organisasi Islam secara penuh atau sharing.
"Tidak sedikit lembaga dan ormas berbasis Islam yang sudah dalam kemapanan," tulisnya. MUI juga diminta memberdayakan umat yang sudah berdaya—pengusaha, politikus, birokrat—untuk berkontribusi pada program pengembangan.
Mengelola Umat Milenial dan Relevansi Syariah
Tantangan internal tak kalah berat. Isu-isu diniyah kini mengikuti tren milenial. Pendekatan lama dinilai tidak lagi akurat. Gaya hidup berjalan sendiri, tak lagi dalam koridor syariah.
"Sosok muslim harus tetap menjadi khalifah pengendali zaman, bukan dikuasai oleh zamannya," tegas Prof. Arfin.
Belum lagi soal aktualisasi nilai syariah dalam kebijakan publik. MUI sebagai representasi ormas dan umat dituntut mengartikulasikan nilai keislaman dalam interaksi dan transaksi publik. Pertanyaan besarnya: masih adakah komunitas umat yang merasa belum menempati 'rumah besar' itu?
Menuju Musda 2026: Jangan Hanya Seremonial
Musda Emas IX yang akan datang menjadi panggung evaluasi. Jangan sampai di tengah pergulatan dakwah, pendidikan, dan keteladanan yang mapan, masih ada umat yang belum merasakan Islam sebagai rahmat bagi dirinya maupun lingkungan.
Prof. Arfin mengingatkan, impian semua makhluk adalah implementasi nyata Islam rahmatan lil alamin. MUI Sulsel, setelah 51 tahun, harus mampu membuktikan bahwa dampak kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan dirasakan langsung oleh umat di kampung-kampung.
