MAKASSAR — Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai TPAKD terbaik tingkat provinsi untuk wilayah Sulawesi, sementara Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi yang terbaik pada kategori kabupaten di wilayah sama. Penilaian diberikan atas komitmen dan inovasi pemerintah daerah memperluas akses warga terhadap produk serta layanan keuangan formal.
OJK menganugerahkan TPAKD Award 2026 kepada 15 pemerintah daerah: lima provinsi, lima kabupaten, dan lima kota. Untuk kategori kota di wilayah Sulawesi, penghargaan diraih Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Dua Daerah Sulawesi Selatan di Antara 15 Penerima Nasional
Dua daerah dari Sulawesi Selatan masuk daftar penerima pada kategori berbeda. Sulsel mewakili provinsi, Kepulauan Selayar mewakili kabupaten, dari total 15 pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan.
OJK tidak merinci program spesifik maupun indikator penilaian yang mengantarkan kedua daerah tersebut memperoleh penghargaan. Siaran pers lembaga itu hanya menyebut apresiasi diberikan atas implementasi program di daerah masing-masing.
Prabowo: Kesejahteraan Tidak Boleh Jadi Slogan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada OJK, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia yang membangun kelembagaan TPAKD. Menurutnya, keberadaan tim tersebut menjadi instrumen penting memperkuat perekonomian masyarakat.
"Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini," tutur Prabowo dalam Rakornas TPAKD 2026.
Kepala negara menegaskan keberhasilan program ekonomi tidak cukup diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Ia meminta penghasilan riil rakyat naik dan setiap keluarga punya daya beli nyata.
"Saudara-saudara sekalian, garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan," kata Prabowo.
Rp400 Triliun Disiapkan untuk Petani hingga Warga Perkotaan Berpenghasilan Rendah
Pemerintah merencanakan penyaluran pembiayaan Rp400 triliun pada tahun mendatang. Dana tersebut menyasar petani, nelayan, masyarakat perdesaan, wilayah terpencil dan tertinggal, serta warga berpenghasilan rendah di perkotaan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut program TPAKD mendukung pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Arahnya sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.
"Dan hari ini Bapak, kami menyelenggarakan Rakornas TPAKD. Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Friderica.
552 TPAKD Terbentuk, Kredit Melawan Rentenir Rp64,85 Triliun
Friderica melaporkan saat ini sudah ada 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Secara nasional, TPAKD terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Sejumlah program unggulan mencatat penyaluran dana besar. Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur, sedangkan Kredit atau Pembiayaan Sektor Prioritas mencapai Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Di sektor pendidikan, Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening atau 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia. Program Laku Pandai juga telah menjangkau 72.
