MAKASSAR — Dinas Pendidikan Kota Makassar membuka jalur bantuan pendidikan bagi siswa SD dan SMP yang belum tersentuh Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat. Validasi data calon penerima masih berjalan, sehingga mekanisme dan ketentuan resmi beasiswa dari APBD itu belum ditetapkan.
Orang tua yang merasa membutuhkan bantuan diminta menghubungi operator sekolah masing-masing dengan membawa data yang valid. Petugas akan memeriksa dan mencocokkan data sebelum menetapkan calon penerima.
Kuota Dibagi Rata untuk SD dan SMP
Dari 400 kuota yang disiapkan, sebanyak 200 siswa dialokasikan untuk jenjang SD dan 200 siswa untuk SMP. Pembagian itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman.
"Ini bentuk perhatian Pemerintah Kota dari Pak Wali Kota untuk siswa SD dan untuk SMP di Makassar," ujar Achi, Rabu (21/10/2026).
Menurut Achi, keterbatasan ekonomi tidak boleh menghambat anak-anak melanjutkan pendidikan. Beasiswa pemkot diposisikan sebagai pintu masuk bagi siswa yang gagal masuk daftar penerima PIP.
DTSEN dan Dapodik Jadi Dasar Penyaringan
Penentuan penerima bantuan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadukan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Perpaduan dua basis data itu dipakai untuk memastikan bantuan menjangkau siswa yang benar-benar memenuhi kriteria.
"Kalau mereka tidak mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar, bisa mengakses beasiswa Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan. Tinggal kami memadukan data DTSEN dengan data di Dapodik," jelas Achi.
Skema serupa sudah berjalan di jalur pusat. Kuota PIP di Kota Makassar pada 2026 mencapai sekitar 10.000 siswa, dari jenjang SD hingga SMA, dengan prioritas siswa kategori desil 1 sampai desil 5.
Besaran PIP per Jenjang sebagai Acuan
Nilai bantuan PIP per tahun berbeda menurut jenjang pendidikan. Siswa SD menerima Rp450 ribu, siswa SMP Rp750 ribu, dan siswa SMA Rp1,8 juta.
Besaran beasiswa dari APBD Kota Makassar belum diumumkan karena masih menunggu hasil validasi data. Dinas Pendidikan belum memerinci apakah nominalnya akan mengikuti pola PIP atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Pemerintah kota berharap perluasan bantuan pendidikan ini memperbesar kesempatan anak dari keluarga kurang mampu tetap bersekolah. "Kita berharap melalui perluasan akses bantuan pendidikan ini, semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat melanjutkan sekolah tanpa terbebani persoalan ekonomi," tutup Achi.
