MASAMBA — Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Luwu Utara tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Ia mendorong seluruh elemen, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha, untuk berperan aktif memastikan data ekonomi yang dikumpulkan akurat dan mencerminkan kondisi riil warga.
Pernyataan itu disampaikan Muslimin Bando saat menghadiri FGD Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Hotel Remaja Masamba, Minggu (30/8/2026). Forum tersebut menjadi ajang diskusi untuk mematangkan kesiapan pendataan serta membahas pentingnya kualitas data bagi perencanaan pembangunan daerah.
Masalah Data Bansos dan Aktivitas Digital Warga
Dalam forum tersebut, Muslimin Bando mengungkapkan salah satu persoalan krusial yang memengaruhi validitas data penerima bantuan. Ia menyebut adanya kasus di mana satu keluarga kehilangan hak bansos karena salah satu anggotanya terdeteksi melakukan aktivitas tertentu, termasuk judi online maupun belanja online.
"Ada beberapa masalah yang sangat berpengaruh pada bantuan-bantuan, misalnya satu keluarga, salah satu anggota keluarganya datanya terdeteksi judi online," ujarnya.
Menurutnya, fenomena ini menjadi perhatian serius dalam proses pemutakhiran data. Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi momentum tepat untuk memperbaiki basis data kependudukan dan ekonomi yang selama ini sering tumpang tindih.
BPS Sebut Data Jadi Dasar Kebijakan Pemerintah
Kepala BPS Kabupaten Luwu Utara, Asep Yahya Mawali, menambahkan bahwa pendataan yang dilakukan bukan sekadar administratif. Informasi yang terkumpul akan digunakan sebagai salah satu fondasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kegiatan FGD ini turut dihadiri perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Selatan, sejumlah kepala desa, serta perwakilan organisasi kepemudaan. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjadi jembatan sosialisasi agar masyarakat tidak ragu memberikan data yang sebenarnya saat petugas sensus turun ke lapangan.
Target Pendataan dan Peran Pelaku Usaha
Muslimin Bando menekankan bahwa pelaku usaha di Luwu Utara juga memiliki peran strategis. Data dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan menentukan arah kebijakan ekonomi lokal ke depan.
"Keberhasilan sensus ekonomi membutuhkan kolaborasi. Pemerintah, BPS, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh pelaku usaha harus bersama-sama mendukung agar data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat," tegasnya.
Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Luwu Utara diharapkan berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas. Hasil akhirnya nanti akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas pembangunan dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
