LUWU TIMUR — DPRD Kabupaten Luwu Timur memastikan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak berjalan di menara gajah. Anggota dewan dari Dapil II yang meliputi Kecamatan Angkona dan Kalaena memilih turun langsung ke tengah masyarakat untuk memverifikasi kebutuhan pembangunan yang akan diperjuangkan dalam mekanisme anggaran.
Agenda penjaringan aspirasi ini berlangsung dalam dua tahap. Kecamatan Angkona dikunjungi pada Selasa (1/9/2026), kemudian disusul Kecamatan Kalaena sehari setelahnya.
Anggota DPRD Luwu Timur Dapil II, Muhammad Iwan, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan formalitas belaka. Ia menyebut kunjungan ke wilayah pemilihannya menjadi cara untuk membaca kondisi faktual masyarakat sebelum menentukan skala prioritas usulan.
"Angkona dan Kalaena merupakan wilayah Dapil II. Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat serta kebutuhan pembangunan yang ada di kedua kecamatan," ujar Muhammad Iwan, Kamis (3/9/2026).
Bukan Semua Usulan Bisa Masuk Anggaran
Dalam pertemuan itu, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Namun, Iwan mengingatkan bahwa setiap aspirasi yang masuk tidak otomatis menjadi prioritas dalam pembahasan perubahan anggaran.
Menurutnya, setiap usulan akan diuji dengan tiga variabel utama: kewenangan pemerintah daerah, kemampuan fiskal, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Hal ini penting agar postur anggaran nantinya tidak menjadi daftar panjang yang sulit dieksekusi di lapangan.
"Setiap aspirasi tentu akan menjadi bahan bagi kami untuk dibahas sesuai kewenangan dan skala prioritas. Harapannya, perubahan anggaran nantinya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang memang menjadi prioritas," kata dia.
Mengapa Peninjauan Lapangan Menjadi Krusial
Langkah dewan untuk mengecek langsung kebutuhan warga dilakukan di tengah proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Mekanisme ini dinilai penting untuk menghindari jebakan usulan yang tidak memiliki dasar kebutuhan di lapangan.
Dengan memegang data faktual dari hasil kunjungan, dewan memiliki pijakan kuat untuk memperjuangkan kepentingan Dapil II di meja pembahasan anggaran bersama pemerintah kabupaten.
