Dinas ESDM Sulawesi Selatan bersama Satgas Tertib BBM menemukan sejumlah dugaan pelanggaran penyaluran bahan bakar minyak di SPBU Kota Makassar, mulai dari tangki modifikasi hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai STNK. Temuan ini bakal diteruskan ke aparat penegak hukum karena diduga ikut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
MAKASSAR — Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Selatan Andi Kasman mengatakan temuan pelanggaran itu menjadi perhatian serius pemerintah. Pihaknya menyoroti praktik pengisian BBM yang tidak wajar di sejumlah SPBU di Makassar.
Satgas Tertib Pengisian BBM di kabupaten dan kota di Sulsel telah bergerak melakukan pengawasan langsung ke SPBU. Pengawasan ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk mengatasi antrean sekaligus memastikan penyaluran BBM tertib dan tepat sasaran.
Enam Jenis Pelanggaran yang Ditemukan Satgas
Dari hasil pemantauan di lapangan, Satgas BBM Sulsel mencatat sejumlah modus yang diduga melanggar aturan penyaluran BBM. Berikut rinciannya:
- Kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi
- Transaksi pengisian berulang dalam satu hari
- Penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan nomor polisi pada STNK
- Kendaraan menggunakan tangki ganda
- Pembelian BBM dalam jumlah tidak wajar atau melebihi konsumsi normal kendaraan
- Penggunaan beberapa barcode untuk melakukan transaksi di SPBU
Kasman juga menyoroti kurangnya operator nozzle di SPBU yang melayani pembeli. Kondisi ini memperparah antrean yang terjadi belakangan.
"Jadi ada beberapa jenis pelanggaran yang terjadi di SPBU terkait penyaluran BBM sehingga menimbulkan antrean panjang akhir-akhir ini," kata Kasman.
Pelanggaran Diteruskan ke Aparat Penegak Hukum
Dinas ESDM Sulsel tidak menangani sendiri temuan tersebut. Kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran akan diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Langkah ini diambil agar ada efek jera sekaligus mencegah praktik serupa berulang di SPBU lain. Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Antrean Panjang dan Anomali Disparitas Harga
Satgas Tertib BBM melibatkan unsur lintas sektor, mulai dari TNI dan Polri, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP. Keterlibatan lintas sektor dinilai perlu agar persoalan antrean BBM ditangani menyeluruh.
Soal pasokan, Kasman memastikan stok BBM di Sulsel dalam kondisi cukup berdasarkan laporan sementara Pertamina. Namun, ia menduga ada anomali disparitas harga yang membuat banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi.
"Stok BBM kita sebenarnya itu cukup berdasarkan laporan sementara dari Pertamina. Cuma kemungkinan ada anomali disparitas harga, sehingga banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi sehingga mengakibatkan antrean panjang di SPBU," pungkasnya.
