MAKASSAR — Kekhawatiran terhadap praktik komersialisasi dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Makassar, Senin (11/5). Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Haris Abdurrahman, secara gamblang menyoroti risiko dapur terpusat yang bisa saja lebih mementingkan efisiensi biaya dan keuntungan ketimbang mutu makanan untuk anak-anak.
Model Dapur Terpusat Rawan Eksploitasi Anggaran
Menurut Haris, model dapur massal yang dikelola pihak ketiga membuka celah orientasi bisnis. Jika pengawasan longgar, ia khawatir makanan tak layak konsumsi tetap diedarkan demi menekan biaya produksi.
“Sementara dapur-dapur ini juga bisa ada aspek komersialnya yang tidak memperhatikan kualitas. Kalau hanya mengejar keuntungan, makanan yang tidak layak pun bisa saja tetap diedarkan,” tegas Haris dalam rapat yang digelar di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Ia bahkan menyatakan secara pribadi tidak sepakat dengan skema MBG yang ada saat ini. “Dapur yang paling sehat dan paling bergizi adalah dapur rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang mau mencelakakan anaknya,” ujarnya.
MBG Harus Prioritas Daerah Miskin, Bukan Kota Besar
Meski kritis, Haris mengakui program ini relevan untuk wilayah dengan akses pangan terbatas dan angka kemiskinan tinggi. Namun, ia menyoroti ketimpangan distribusi yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Di daerah-daerah yang memang masyarakatnya tidak punya sesuatu untuk dimasak di rumah, ini tentu sangat membantu. Tapi jangan kota-kota yang sudah banyak akses justru lebih dulu, sementara daerah terpencil yang membutuhkan malah lambat,” tegas legislator PKS tersebut.
Ia mendesak agar prioritas penerima manfaat tidak terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang sudah memiliki banyak akses pangan bergizi.
Standar Kebersihan hingga Distribusi Harus Diawasi
Haris menekankan perlunya pengawasan menyeluruh terhadap operasional dapur MBG. Mulai dari standar kebersihan, kualitas bahan pangan, hingga proses distribusi ke penerima manfaat.
Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru bisa menimbulkan persoalan kesehatan baru. Rapat dengar pendapat ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi program yang digelar bersama Dinas terkait dan perwakilan masyarakat.
