SULAWESI SELATAN — Kebijakan harga khusus BBM untuk kapal perikanan berukuran 30 GT hingga 200 GT akhirnya resmi berlaku. Penetapan harga Rp 15.000 per liter ini langsung menuai respons positif dari para pelaku usaha perikanan di berbagai daerah, mulai dari Cilacap, Jakarta, hingga Tual.
Sebelumnya, harga BBM solar untuk kapal perikanan menyentuh angka Rp 21.300 per liter. Kondisi ini dinilai memberatkan dan membuat banyak kapal memilih untuk tidak beroperasi karena biaya yang tak sebanding dengan harga jual ikan di pasar.
Biaya Operasional Turun Drastis, Nelaku Mulai Bernafas Lega
Agustina, pelaku usaha perikanan asal Cilacap, menyambut baik kebijakan ini. Ia menilai penurunan harga BBM sebesar lebih dari Rp 6.000 per liter merupakan angin segar bagi keberlangsungan usahanya.
“Kami berharap ini berdampak positif pada kesejahteraan nelayan dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Agustina dalam keterangan yang diterima redaksi.
Hal senada diungkapkan Imam, Nakhoda KM Kilat Maju yang ditemui di PPS Nizam Zachman Jakarta. Menurutnya, dengan harga BBM yang lebih murah, para awak kapal bisa lebih tenang saat melaut tanpa dibayangi beban biaya perbekalan yang membengkak.
Kapal Sempat Berhenti Berlayar Akibat Harga BBM Tinggi
I Gede Adi Subagiarta dari PT Sinar Abadi Cemerlang di PPN Tual mengakui bahwa tingginya harga BBM sebelumnya membuat banyak kapal berhenti operasional. Ia menyebut kebijakan baru ini membawa harapan baru bagi nelayan untuk kembali melaut.
“Tidak sedikit kapal yang berhenti berlayar karena harga BBM yang tinggi. Adanya penurunan harga ini membawa semangat baru untuk kami kembali berlayar,” kata Gede dalam siaran pers KKP, Jumat (17/7).
Pengurus kapal perikanan di PPN Prigi, Siman, juga menyoroti ketimpangan antara biaya operasional dan harga ikan. Ia menegaskan bahwa harga ikan tidak pernah ikut naik meskipun harga BBM melonjak, sehingga margin keuntungan nelayan semakin tipis.
Pemerintah Siapkan Mekanisme Penyaluran agar Tepat Sasaran
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, memastikan bahwa mekanisme dan tata kelola penyaluran BBM harga khusus ini akan segera diatur bersama kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya agar subsidi tepat sasaran dan menghindari potensi penyimpangan di lapangan.
Ketua HNSI DPC Kota Bitung, Mario Mamunte, menilai langkah pemerintah ini dapat berkontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Namun, ia mengingatkan agar distribusi BBM bersubsidi ini benar-benar merata hingga ke pelosok Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan harga BBM Rp 15.000 per liter ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk menjaga stabilitas produksi perikanan nasional di tengah dinamika harga minyak dunia sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan Indonesia.
