SULAWESI SELATAN — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, skema pendanaan multiyears ini telah mendapat persetujuan di tingkat pemerintah dan disambut positif oleh Satgas DPR RI. Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (25/5/2026).
"Alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung," ujar Tito.
Alokasi Anggaran dan Prioritas 2026
Dari total pagu tersebut, rincian tahunannya adalah Rp 38,9 triliun (2026), Rp 32,9 triliun (2027), dan Rp 28,2 triliun (2028). Tito menekankan, tahun pertama menjadi fase kritis karena pengerjaan infrastruktur, sungai, jalan, sekolah, dan huntap harus dikebut.
"Setelah itu ada yang lain-lain di 2026 prioritas kedua. Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu di tahun 2027," kata dia menjelaskan skala prioritas.
Kementerian PU dan PKP Jadi Penyerap Anggaran Terbesar
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi pihak yang paling banyak menerima jatah, yakni Rp 69 triliun selama tiga tahun. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat Rp 7,4 triliun untuk dua tahun ke depan, khusus pembangunan huntap.
"Kalau huntap kita targetkan paling lambat 2027, jangan terlalu lama di hunian, hunian sementara," tegas Tito.
Menteri Keuangan, menurut Tito, telah menyatakan kesiapan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 38 triliun. Selanjutnya, kementerian/lembaga terkait akan mengajukan dokumen pendukung pencairan.
Pemulihan Layanan Dasar dan Kendala di Desa Terisolasi
Mendagri memastikan layanan pemerintahan di daerah terdampak sudah berangsur normal. Listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, dan Puskesmas telah kembali beroperasi. Namun, sejumlah desa terisolasi masih terkendala akses jalan akibat longsor.
Konektivitas jalan dan jembatan nasional secara umum sudah tersambung kembali, meski beberapa jembatan masih bersifat sementara—menggunakan jembatan bailey, gantung, atau darurat lainnya.
Di sektor pendidikan, dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 sudah kembali digunakan setelah perbaikan. Sekolah di zona merah masih memerlukan relokasi atau ruang belajar darurat.
Rencana Induk Pemulihan 11.512 Program
Pemerintah telah menyusun Rencana Induk (Renduk) yang memuat 11.512 program dan kegiatan untuk tiga tahun ke depan. Renduk ini menghimpun kebutuhan dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian/lembaga.
"Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen yang kita namakan rehab rekon," kata Tito.
Pemerintah menargetkan seluruh proses pemulihan di Sumatra rampung pada 2028, dengan catatan huntap harus selesai paling lambat setahun sebelumnya agar warga tak terlalu lama mengandalkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
