MAKASSAR — Dana pusat yang masuk Sulawesi Selatan di awal 2026 melampaui proporsi yang biasanya. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan memastikan penyaluran anggaran ke seluruh kabupaten dan kota berjalan merata, tidak terpusat di wilayah tertentu.
Gaji 108 Ribu PNS dan Anggota TNI/Polri Dari Anggaran Pusat
Belanja pegawai menjadi porsi terbesar dari alokasi pusat. Sebesar Rp 3,19 triliun telah terealisasi untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu anggota TNI/Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK. Realisasi ini mencapai 27,65% dari pagu Rp 11,53 triliun untuk tahun penuh.
Selain gaji rutin, belanja barang untuk operasional 727 satuan kerja di 49 kementerian dan lembaga sudah menyerap Rp 1,16 triliun atau 12,39% dari pagu Rp 9,37 triliun.
Jalan Watampone–Pompanua dan Terminal Palopo dalam Tahap Konstruksi
Investasi infrastruktur di level pusat masih tergolong rendah: Rp 356,94 miliar atau hanya 9,10% dari pagu Rp 3,92 triliun. Alokasi ini digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan di koridor Watampone–Pompanua–Tarumpakae, ruas Makassar–Maros, hingga Pangkep–Bone. Pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo juga masuk dalam prioritas anggaran pusat.
Belanja bantuan sosial untuk kelompok rentan—penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan korban Napza—baru terealisasi Rp 4,28 miliar dari pagu Rp 25 miliar.
Penerimaan Pajak Baru 16,31% dari Target Tahunan
Di sisi penerimaan, Pajak Penghasilan menyumbang Rp 1,21 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM Rp 1,27 triliun, sementara PBB hanya Rp 18,43 miliar. Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan mencapai Rp 2,34 triliun atau 16,31% dari target Rp 14,37 triliun untuk satu tahun penuh.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih baik: Rp 956,83 miliar atau 26,03% dari target Rp 3,68 triliun, mayoritas dari Badan Layanan Umum.
Dana Daerah Rp 8,05 Triliun Mulai Mengalir ke Kabupaten dan Kota
Transfer ke daerah menunjukkan kecepatan realisasi tertinggi. Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sudah mencapai Rp 8,05 triliun atau 30,07% dari pagu Rp 26,77 triliun. Penyebaran dana relatif merata ke seluruh kabupaten dan kota, menandakan tidak ada bottleneck distribusi di level provinsi.
Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 5,81 triliun sudah tersalur atau 32,19% dari target Rp 18,06 triliun. Dana ini menjadi tulang punggung belanja pendidikan, kesehatan, dan gaji PPPK daerah.
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp 2,02 Triliun untuk Kesehatan dan Pendidikan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, yang mencakup bantuan operasional puskesmas, beasiswa guru, dan bantuan kesehatan sekolah, sudah terealisasi Rp 2,02 triliun dari pagu Rp 6,26 triliun (32,34%). DAK Fisik untuk rehabilitasi ruang kelas dan fasilitas kesehatan sebesar Rp 290,58 miliar belum terealisasi pada periode ini.
Sementara Dana Desa Rp 151,85 miliar telah disalurkan kepada 14.000 desa untuk program ketahanan pangan, penanganan stunting, dan pemberdayaan masyarakat berbasis iklim.
Pemerintah mencatat bahwa kinerja APBN sebagai instrumen pengendalian ekonomi Sulsel tetap terjaga, dengan penyaluran yang responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan lokal.
