MAKASSAR — Bukan kawasan pusat bisnis yang jadi prioritas. Pemkot Makassar justru mengincar kelurahan dengan karakter masyarakat majemuk sebagai lokasi percontohan Kampung Redam. Program ini digagas untuk memperkuat budaya dialog, meningkatkan toleransi, dan mencegah potensi konflik sosial.
“Kami memiliki 153 kelurahan. Nanti asistensi dilakukan langsung oleh KemenHAM untuk menentukan kelurahan mana yang paling cocok dijadikan Kampung Redam,” ujar Andi Zulkifly di Makassar, Rabu.
Dua Tipe Kelurahan Jadi Bahan Uji Coba
Pemkot mengusulkan lebih dari satu lokasi agar efektivitas program bisa dievaluasi di lingkungan yang berbeda. Andi Zulkifly ingin membandingkan hasil di wilayah yang pernah mengalami konflik sosial dengan wilayah yang relatif kondusif.
“Bisa dipilih satu wilayah yang pernah memiliki konflik sosial dan satu wilayah yang relatif kondusif. Yang terpenting, masyarakatnya beragam dan memiliki komunitas yang aktif,” kata mantan Camat Ujung Pandang itu.
Infrastruktur Ruang Dialog Jadi Syarat Utama
Andi Zulkifly menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung, terutama keberadaan ruang dialog. Fasilitas ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan mediasi, edukasi, dan penguatan harmoni sosial.
Sejumlah kelurahan seperti Pampang, Kaluku Bodoa, Tallo, Bontoa, hingga Tamalate disebut sebagai bahan pertimbangan. Wilayah-wilayah itu dinilai memiliki karakter masyarakat heterogen dan fasilitas yang memadai.
“Kalau bisa dipilih kelurahan yang sudah memiliki ruang dialog dan infrastruktur yang memadai. Ini penting untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk apabila nantinya ada kunjungan dari kementerian,” jelasnya.
Jumlah Titik Percontohan Bisa Bertambah
Awalnya program ini direncanakan hanya tiga titik lokasi. Namun, Pemkot Makassar membuka peluang penambahan jumlah sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah.
“Kami siap menindaklanjuti program ini. Nanti akan dibahas lebih lanjut secara teknis bersama Kanwil. Kalau memungkinkan, jumlahnya tidak hanya tiga lokasi, tetapi bisa ditambah,” ucap Zulkifly.
Koordinasi teknis selanjutnya akan dilakukan antara Pemkot Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian HAM untuk menentukan lokasi terbaik sekaligus menyusun struktur pelaksanaan program. Kampung Redam dinilai sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif bagi pembangunan daerah.
