MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin secara blak-blakan memperingatkan ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru saja lolos seleksi. Dalam sambutannya di hadapan mereka, Munafri menekankan bahwa menjadi abdi negara bukanlah tentang mencari tempat yang nyaman untuk bermalas-malasan. “Jangan pikir ini tempat santai,” tegasnya, mengingatkan bahwa tuntutan kerja di pemerintahan saat ini sangat berbeda dengan masa lalu.
Peringatan soal Revolusi Mental di Lingkup Birokrasi
Pesan keras itu disampaikan Munafri di tengah proses pelantikan dan pembekalan CPNS formasi tahun 2024. Ia secara spesifik menyoroti kebiasaan lama yang masih kerap ditemukan di lingkungan perkantoran, seperti datang terlambat, pulang lebih awal, dan menghabiskan waktu di luar tugas. “Revolusi mental harus dimulai dari kalian. Jangan ada lagi budaya santai-santai yang merugikan masyarakat,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Appi itu.
Target Kinerja Makassar yang Makin Tinggi
Peringatan ini tidak lepas dari target besar yang dicanangkan Pemkot Makassar di tahun 2025. Appi menekankan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Ia meminta para CPNS untuk langsung terjun ke lapangan dan memahami persoalan warga, bukan hanya duduk di belakang meja. “Saya tidak mau ada pegawai yang hanya datang, duduk, dan pulang. Kerja kalian harus berdampak,” imbuhnya.
Apa yang Berubah dari Proses Seleksi CPNS Makassar?
Dalam kesempatan yang sama, Munafri juga mengingatkan bahwa proses seleksi CPNS tahun ini sudah sangat ketat dan transparan. Ia meminta para pegawai baru untuk bersyukur dan membuktikan diri. “Kalian sudah melalui proses panjang. Sekarang saatnya menunjukkan bahwa kalian layak menjadi pelayan masyarakat,” tegasnya.
Mengapa Wali Kota Makassar Blak-blakan ke CPNS?
Pernyataan tegas ini merupakan bagian dari upaya Wali Kota untuk merombak etos kerja di lingkup Pemkot Makassar. Selama ini, citra birokrasi yang lamban dan kurang responsif kerap dikeluhkan warga. Dengan memberikan shock therapy sejak awal, Munafri berharap para CPNS baru bisa menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
