MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menemukan sejumlah persoalan klasik terkait akurasi data pemilih dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Dalam penyisiran di tingkat kecamatan, petugas masih mendapati nama warga yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) namun tetap berstatus pemilih aktif.
Persoalan ini mencuat saat KPU Makassar melakukan koordinasi lapangan di Kecamatan Tallo dan Kecamatan Mamajang, Selasa (05/05). Temuan mencakup data warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, hingga warga yang telah beralih status menjadi anggota TNI/Polri namun belum terhapus dari sistem.
Mengapa Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Masih Muncul?
Anggota KPU Makassar, Muh. Abdi Goncing, mengungkapkan bahwa kendala utama dalam validasi ini adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan status kependudukan secara resmi. Hal ini menyebabkan data di tingkat penyelenggara pemilu tidak sinkron dengan kondisi riil di lapangan.
“Kendala paling sering kami temui adalah warga yang sudah meninggal dunia tetapi belum dilaporkan, sehingga masih tercatat sebagai pemilih aktif. Ini jadi problem serius dalam menjaga validitas data,” ujar Abdi dalam keterangannya.
Selain masalah kematian, tingginya mobilitas penduduk di wilayah perkotaan seperti Makassar memperumit proses pembaruan data. Dinamika perpindahan warga yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan pelaporan administrasi yang tertib ke tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Penyisiran di Kecamatan Tallo dan Mamajang
Senada dengan Abdi, anggota KPU Makassar lainnya, Sapri, menegaskan bahwa pembersihan data ini menyasar kategori pemilih yang seharusnya sudah dicoret. Saat melakukan koordinasi di Kecamatan Tallo, ia menyoroti masih adanya nama anggota TNI/Polri aktif yang terselip dalam daftar pemilih.
“Masih ada warga yang sudah pindah, meninggal, bahkan anggota TNI/Polri, tetapi namanya tetap muncul. Ini yang sedang kami bongkar dan benahi bersama pemerintah setempat,” tegas Sapri.
Sebagai langkah taktis, KPU Makassar mulai mendorong pemasangan media sosialisasi di setiap kantor kecamatan dan kelurahan. Langkah ini diharapkan dapat memicu inisiatif warga untuk lebih proaktif melaporkan perubahan data keluarga mereka guna menutup celah ketidaksesuaian data.
Respons Pemerintah Kecamatan Terkait Validasi Data
Pemerintah setempat menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah KPU. Camat Tallo, Andi Husni, memastikan pihaknya akan segera menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat kelurahan untuk terlibat aktif dalam pemutakhiran data tersebut.
“Kami akan keluarkan edaran ke kelurahan supaya ikut memperbarui data pemilih. Informasi juga akan kami perluas agar menjangkau masyarakat,” kata Andi Husni.
Sementara itu, Camat Mamajang, M. Rizal ZR, mengakui adanya tantangan tersendiri dalam menghadapi karakter masyarakat urban yang sangat dinamis. Menurutnya, wilayah Mamajang yang heterogen memerlukan pendekatan khusus agar proses verifikasi data bisa berjalan lebih akurat.
“Pendekatan khusus diperlukan karena pergerakan penduduk tinggi dan pola pemilih juga berubah-ubah,” pungkas Rizal.
