MAKASSAR — Ketua JMSI Sulsel Ilham Husen menyampaikan desakan tersebut di Makassar, menilai pola bentrokan yang semakin brutal membuat warga khawatir terhadap kondisi keamanan kota. Menurut Ilham, penanganan konflik tidak cukup berhenti pada pembubaran bentrokan atau penangkapan pelaku setelah kejadian.
Celah Pemetaan Konflik dan Pengamanan Preventif
Ilham menyoroti bahwa berulangnya perang kelompok mengindikasikan persoalan yang lebih mendasar pada sisi pencegahan. Kepolisian dinilai perlu memperkuat intelijen, memetakan titik rawan, dan menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu.
"Maraknya kembali perang kelompok dengan pola yang semakin brutal ini menunjukkan adanya celah dalam pemetaan potensi konflik dan pola pengamanan preventif. Jangan sampai masyarakat merasa tidak aman di kotanya sendiri," tegas Ilham di Makassar.
Pernyataan itu menempatkan evaluasi pengamanan sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar respons atas insiden yang sudah terjadi. Warga, menurut JMSI, berhak mendapat rasa aman dan kepastian hukum di lingkungan tempat tinggalnya.
Provokasi Media Sosial Jadi Pemicu Bentrokan Fisik
JMSI Sulsel juga menyoroti peran provokasi melalui media sosial yang berpotensi memicu bentrokan fisik. Tim patroli siber dan intelijen kepolisian diminta lebih responsif mendeteksi ancaman sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
"Konflik sering kali dipicu oleh aksi saling tantang di media sosial sebelum akhirnya pecah di lapangan. Karena itu, rantai provokasi harus diputus sebelum menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material," ujarnya.
Pola saling tantang daring yang berujung bentrokan di jalan membuat deteksi dini tidak bisa lagi bertumpu pada pengamanan fisik semata. Ruang digital dinilai perlu masuk dalam peta kerawanan yang dipantau kepolisian.
Pencegahan Harus Menyasar Akar Persoalan
JMSI Sulsel mendesak kepolisian berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar, tokoh masyarakat, akademisi, dan elemen pemuda untuk merumuskan langkah pencegahan yang menyasar akar persoalan. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar penanganan perang kelompok tidak bersifat reaktif.
Desakan itu mengarah pada pendekatan yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya aparat keamanan. Tokoh masyarakat dan elemen pemuda dipandang punya peran langsung menjangkau kelompok-kelompok yang berpotensi terlibat konflik.
Bagi JMSI, hasil akhir yang diharapkan bukan sekadar berkurangnya bentrokan, melainkan tumbuhnya rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat Makassar. Evaluasi pengamanan menjadi pintu masuk untuk menguji apakah strategi yang berjalan selama ini sudah tepat sasaran.
