MAROS — Sebanyak 65 akseptor telah menerima layanan KB pada hari pertama pelaksanaan di Puskesmas Maros Baru, Senin (8/6/2026). Rinciannya meliputi 20 peserta implan, 5 peserta IUD, 10 peserta pil KB, 10 peserta suntik KB, 5 peserta kondom, serta 15 peserta pencabutan implan. Pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) juga akan berlangsung di RSUD La Palaloi dan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Dody Sardjoto dengan target lima akseptor.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Pelayanan KB Serentak Harganas 2026 yang berlangsung secara nasional mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr Wihaji, menegaskan program ini bukan sekadar pengendalian kelahiran, melainkan investasi strategis untuk pembangunan nasional.
Target 1.340 Akseptor di Kabupaten Maros
Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, A Davied Syamsuddin, menyatakan optimisme target 1.340 akseptor dapat tercapai. "Kami optimistis target ini dapat tercapai melalui sinergi seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, penyuluh KB, pemerintah daerah, hingga mitra kerja di lapangan," ujarnya. Kabupaten Maros sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 430 ribu jiwa.
Pelayanan melibatkan 99 Penyuluh KB dan 138 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dukungan juga datang dari Forkopimda, TNI-Polri, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Tim Penggerak PKK, kepala desa, lurah, serta berbagai mitra strategis lainnya.
Kaitan Langsung dengan Percepatan Penurunan Stunting
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, menyebut pelayanan KB serentak menjadi strategi penting dalam pembangunan keluarga berkualitas. "Pelayanan KB serentak tidak hanya meningkatkan capaian peserta KB, tetapi juga menjadi strategi penting dalam pembangunan keluarga berkualitas serta percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan," ungkapnya saat memantau langsung pelaksanaan di Maros.
Menteri Wihaji dalam sambutannya secara daring dari Jakarta menekankan pentingnya peran keluarga dalam menciptakan generasi unggul. "Supaya anak-anak kita mendapatkan pengasuhan yang seimbang, yang bagus, yang adil, dan itu bagian dari hak anak-anak kita," ujarnya. Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam memastikan setiap keluarga tumbuh sehat, produktif, mandiri, dan sejahtera.
Pelayanan Berkelanjutan Hingga Juli 2026
Pelayanan KB serentak ini akan berlangsung selama satu bulan penuh di seluruh fasilitas kesehatan di Sulawesi Selatan. Pemerintah menargetkan pelayanan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mewujudkan keluarga sehat menuju Indonesia Emas 2045. "Di balik target pelayanan yang kita tetapkan terdapat jutaan keluarga Indonesia yang harus kita jaga kesehatan, keselamatan, dan masa depannya," tutup Menteri Wihaji.
