MAKASSAR — Polemik seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan berbuntut panjang. DPRD Sulsel akhirnya memanggil pihak Kesbangpol untuk dimintai klarifikasi terkait proses rekrutmen yang disebut bermasalah.
Pemicu Kontroversi Seleksi Paskibraka Sulsel
Kontroversi ini bermula dari keluhan sejumlah orang tua dan pihak sekolah yang mengaku tidak mendapatkan informasi jelas terkait kriteria penilaian. Beberapa peserta dari kabupaten/kota merasa proses seleksi tidak berjalan transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya praktik perlakuan khusus.
DPRD menilai persoalan ini serius karena Paskibraka merupakan agenda pengibaran bendera di tingkat provinsi yang melibatkan putra-putri terbaik daerah. Jika proses seleksinya dipertanyakan, kredibilitas tim yang bertugas pada 17 Agustus nanti bisa diragukan.
Apa yang Akan Diklarifikasi ke DPRD?
Dalam rapat dengan Komisi yang membidangi, Kesbangpol Sulsel diminta memaparkan secara rinci alur seleksi, mulai dari tahap pendaftaran, seleksi administrasi, hingga penentuan formasi akhir. DPRD juga akan mempertanyakan mekanisme pengawasan yang dilakukan selama proses berlangsung.
“Kami ingin memastikan tidak ada celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Seleksi Paskibraka harus menjadi contoh penerapan meritokrasi di lingkungan pemuda,” ujar salah satu anggota DPRD Sulsel dalam keterangan yang diterima redaksi.
Selain itu, dewan juga akan menanyakan komposisi tim juri dan apakah ada perwakilan dari unsur independen. Hal ini dinilai penting untuk menjaga objektivitas penilaian.
Dampak Jika Seleksi Terbukti Cacat Prosedur
Jika dari hasil klarifikasi ditemukan pelanggaran prosedur, DPRD mendesak Kesbangpol untuk melakukan evaluasi total. Salah satu opsi yang mengemuka adalah mengulang seleksi di beberapa titik yang dianggap paling bermasalah.
Langkah ini dinilai perlu demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan upacara HUT RI. Apalagi, Paskibraka Sulsel akan bertugas di hadapan pejabat daerah dan tamu undangan dari berbagai lapisan masyarakat.
DPRD juga mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang. Mereka mendorong adanya standar operasional prosedur (SOP) seleksi yang lebih ketat dan terbuka untuk diawasi publik.
