MAKASSAR — Panitia seleksi Paskibraka Sulawesi Selatan 2026 dituding menjalankan proses akhir secara subjektif. Tuduhan ini mencuat setelah penentuan kandidat terpilih disebut mengabaikan mekanisme pemeringkatan yang telah ditetapkan dalam aplikasi resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
PPI Kota Makassar melaporkan bahwa proses seleksi yang berlangsung secara tertutup itu memicu ketidakpercayaan publik. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah penggantian mendadak peserta unggulan, Cathlyn Yvaine Lesmana, oleh kandidat lain tanpa disertai alasan jelas dan dasar regulasi yang sah.
Mengapa Nilai Kepribadian Jadi Sorotan?
Polemik utama berpusat pada ketiadaan transparansi dalam penilaian aspek kepribadian. Padahal, komponen ini menjadi salah satu faktor penentu dalam seleksi Paskibraka di tingkat provinsi. Tanpa publikasi nilai tersebut, peserta dan orang tua tidak memiliki pegangan untuk mengklarifikasi kejanggalan yang terjadi.
“Proses penentuan akhir seharusnya bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan hanya berdasarkan penilaian sepihak panitia,” demikian inti laporan yang disampaikan PPI Makassar kepada media.
Apa Dampak Penggantian Peserta Unggulan?
Kasus Cathlyn Yvaine Lesmana menjadi simbol kegagalan prosedur dalam seleksi tahun ini. Sebagai peserta yang disebut unggul dalam tahapan awal, penggantiannya secara mendadak menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi panitia dalam mengikuti aturan main yang sudah disepakati.
Pengamat kepemudaan di Sulsel menilai insiden ini bisa menurunkan minat generasi muda untuk mengikuti seleksi serupa di masa depan. Jika tidak ada perbaikan sistem, kepercayaan terhadap integritas Paskibraka sebagai wadah pembentukan karakter kebangsaan bisa tergerus.
Langkah Selanjutnya Setelah Laporan Dilayangkan?
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia seleksi Paskibraka Sulsel 2026 belum memberikan tanggapan resmi atas laporan yang dilayangkan PPI Makassar. Namun, publik menanti klarifikasi dan langkah konkret untuk membuka kembali data seleksi secara transparan.
Insiden ini menjadi pengingat bahwa regenerasi Paskibraka tidak hanya soal seremonial, tetapi juga tentang integritas proses yang harus dijaga oleh semua pihak, dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
