MAKASSAR — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, menegaskan bahwa mekanisme seleksi Paskibraka tingkat nasional telah sesuai prosedur. Penegasan ini disampaikan menyusul polemik yang berkembang di media sosial terkait tidak terpilihnya satu peserta asal Makassar.
Menurut Bustanul, tim seleksi yang bertugas bukan hanya berasal dari daerah. Unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) turun langsung melakukan penilaian.
Empat Aspek Penilaian yang Dinilai Tim Pusat
Bustanul menjelaskan, penilaian terhadap para peserta tidak hanya bertumpu pada satu indikator. Ada empat komponen utama yang dievaluasi secara menyeluruh oleh tim seleksi nasional.
- Tes akademik dan wawasan kebangsaan.
- Kesamaptaan dan keterampilan fisik.
- Peraturan baris-berbaris (PBB).
- Kepribadian serta hasil evaluasi menyeluruh tim.
“Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Di mana yang diseleksi ini adalah utusan terpilih dari Kabupaten dan Kota. Untuk seleksi ke tingkat Pusat itu dilakukan oleh panitia seleksi dari Pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi,” kata Bustanul di Makassar, Senin lalu.
Peserta Tak Lolos Nasional Tetap Bertugas di Provinsi
Meski gagal melaju ke tingkat nasional, Bustanul memastikan para peserta yang telah mengikuti seleksi tidak akan kehilangan kesempatan. Mereka tetap akan bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2026.
“Saya pastikan bahwa seleksi yang dimaksud itu terlaksana sesuai dengan ketentuan dan berjalan secara objektif dan transparan,” tegasnya.
Pemprov Sulsel Siap Hadapi Rapat Dengar Pendapat
Menanggapi polemik yang memanas, Bustanul menyatakan pihaknya terbuka terhadap evaluasi. Jika DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah ini, Pemprov siap memberikan klarifikasi secara terbuka.
“Kami menghormati perhatian publik dan siap memberikan penjelasan secara terbuka agar informasi yang berkembang dapat diluruskan secara objektif,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memahami seluruh mekanisme seleksi secara utuh. Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya menjaga nilai objektivitas, integritas, serta semangat persatuan sesuai nilai dasar Pancasila.
