Pencarian

Proyek Bola Soba Rp10,7 Miliar di Bone Mangkrak, LSM Lamellong Minta Propam Polda Sulsel Awasi Penanganan Polres

Jumat, 05 Juni 2026 • 19:04:01 WIB
Proyek Bola Soba Rp10,7 Miliar di Bone Mangkrak, LSM Lamellong Minta Propam Polda Sulsel Awasi Penanganan Polres
Bangunan proyek Bola Soba di Bone mangkrak meski anggaran Rp10,7 miliar telah disalurkan.

BONE — Bangunan yang seharusnya menjadi pusat aktivitas warga di Kecamatan Tanete Riattang Barat itu kini terbengkalai. Proyek dengan pagu anggaran Rp10,7 miliar yang dikerjakan CV Mega Jaya tak kunjung menunjukkan tanda-tanda rampung, lebih dari dua tahun setelah tenggat.

“Seharusnya selesai pada akhir 2023, tetapi hingga sekarang terbengkalai. Karena itu, Propam Polda Sulsel perlu turun tangan,” kata Rusdi, Rabu, 3 Juni 2026.

Dua Masalah yang Disorot: Fisik Proyek dan Penegakan Hukum

Rusdi menyoroti dua sisi persoalan. Pertama, progres fisik yang tidak jelas. Kedua, proses hukum di Polres Bone yang dinilai berjalan lamban tanpa perkembangan berarti.

Menurutnya, Polres Bone sebelumnya membantah tuduhan tidak serius menangani kasus ini. Namun, setelah pernyataan itu keluar, tidak ada lagi keterangan resmi yang menjelaskan sejauh mana penyelidikan berjalan.

“Tidak ada informasi terbaru. Publik hanya diberi pernyataan, lalu diam,” ujar Rusdi.

Apa Langkah Propam Jika Turun Tangan?

Desakan agar Propam Polda Sulsel turun mengawasi kasus ini menyiratkan kekhawatiran LSM terhadap objektivitas penanganan di tingkat Polres. Bidang Profesi dan Pengamanan memiliki kewenangan mengawasi proses penyidikan internal jika ada indikasi pelanggaran prosedur atau kelambanan.

Belum ada tanggapan resmi dari Polres Bone maupun Polda Sulsel terkait permintaan tersebut. Sementara itu, warga Watangpalakka masih menunggu kepastian nasib proyek yang telah menghabiskan dana miliaran rupiah.

Mengapa Proyek Bola Soba Penting bagi Warga Bone?

Bola Soba direncanakan sebagai fasilitas olahraga dan pertemuan warga yang bisa mendorong aktivitas ekonomi lokal di pusat kelurahan. Dengan mangkraknya proyek ini, manfaat yang diharapkan masyarakat pun tertunda tanpa batas waktu yang jelas.

Kasus ini menjadi contoh lain dari proyek infrastruktur daerah yang bermasalah di Sulawesi Selatan, di mana pengawasan dan penegakan hukum kerap menjadi titik lemah setelah anggaran dicairkan.

Bagikan
Sumber: intipos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks