MAKASSAR — Keputusan panitia pelaksana Konferprov PWI Sulsel menetapkan Graha Pena Fajar sebagai lokasi hajatan organisasi pada 2 Juni 2026 langsung memantik reksi keras. Alasan teknis yang dikemukakan panitia, seperti kapasitas aula, sistem keamanan, hingga lahan parkir yang luas, dinilai belum cukup meredam kegaduhan yang muncul di internal organisasi.
Ketua Forum Penyelamat PWI Sulsel, Arfandi Palallo, secara terang-terangan menyoroti risiko politis dari pemilihan gedung yang beralamat di Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, tersebut. Baginya, kenyamanan fisik peserta konferensi tidak bisa menjadi satu-satunya pertimbangan ketika organisasi sedang dilanda krisis kepercayaan.
Mengapa Graha Pena Fajar Dianggap Bermasalah?
Arfandi menegaskan, persoalan utamanya bukan pada megahnya gedung atau mewahnya fasilitas. Kekhawatiran terbesar justru mengarah pada potensi konflik kepentingan yang bisa memicu prasangka di antara para peserta pemilihan Ketua PWI Sulsel yang baru.
“Persoalannya bukan cuma megahnya gedung atau mewahnya fasilitas, melainkan bagaimana menjaga citra independensi dan asas keadilan bagi setiap peserta. Arena konferensi wajib hukumnya steril dari embel-embel kepentingan kelompok tertentu,” cetus Arfandi, Sabtu (30/5/2026).
Graha Pena Fajar dinilai memiliki relasi historis dan emosional yang kuat dengan segelintir pihak. Hal ini, menurut Forum Penyelamat PWI Sulsel, bisa menimbulkan spekulasi liar bahwa arena konferensi berada di bawah bayang-bayang pengaruh kubu tertentu. Akibatnya, legitimasi hasil konferensi berpotensi besar digugat.
Argumen Teknis Panitia vs Tuntutan Netralitas
Sebelumnya, Juru Bicara Konferprov PWI Sulsel, Muhammad Arafah, menjelaskan bahwa pemilihan Graha Pena Fajar melalui analisis matang. Pihaknya juga mengklaim telah melakukan survei ke beberapa opsi tempat yang disodorkan Pemprov Sulsel, seperti Aula Jusuf Kalla dan Gedung Mulo, namun dinilai tak mampu menampung sekitar 400 peserta dan peninjau.
Meski argumen soal kapasitas dan keamanan diakui masuk akal secara logistik, Arfandi mengingatkan bahwa hajat besar organisasi profesi wartawan tak bisa hanya menggunakan kacamata teknis. Aspek etika dan beban psikologis anggota juga wajib ditakar.
“Saat ini internal PWI Sulsel sedang didera krisis kepercayaan yang cukup akut. Oleh karena itu, tiap tahapan konferensi—termasuk penentuan lokasi—harus bisa menjamin atmosfer yang netral tanpa sekat bagi siapa pun,” imbuhnya.
Desakan Dialog dan Tempat Alternatif yang Lebih Inklusif
Menanggapi situasi ini, Forum Penyelamat PWI Sulsel mendesak panitia pelaksana untuk membuka kembali keran dialog dengan seluruh elemen peserta. Tujuannya adalah mencari tempat alternatif yang lebih inklusif dan disepakati bersama, jauh dari tafsir keberpihakan.
“Napas demokrasi di tubuh organisasi harus bersumber dari proses yang bersih, transparan, serta mandiri. Tempat perhelatan konferensi seharusnya menjadi rumah bersama yang hangat bagi seluruh anggota, bukan justru memicu tafsir liar soal keberpihakan,” pungkas Arfandi.
