SELAYAR — Perjalanan dari Pamatata menuju Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, kini menyisakan ironi. Di satu sisi, pemandangan laut biru dan pepohonan pantai masih asri. Di sisi lain, bahu jalan utama penghubung ke pusat kota nyaris bersentuhan langsung dengan air laut. Garis pantai terus mundur, tanah daratan perlahan hilang tersapu arus.
Kondisi ini bukanlah bencana dadakan. Masyarakat pesisir Selayar mulai menyuarakan kekhawatiran dan mendesak penanganan serius sejak tahun 2015. Namun, 11 tahun berselang, pertanyaan besar masih menggantung: apa saja yang sudah dilakukan pemerintah?
Rencana di Atas Kertas, Realisasi Nihil
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sejak 2018 telah memasukkan penanganan abrasi ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di atas kertas, tertulis rencana pembangunan tanggul penahan gelombang, penanaman mangrove, hingga rekayasa struktur pantai di titik rawan seperti Bontosikuyu, Laiyolo, dan jalur Pamatata–Kota Benteng.
Namun, hingga awal 2026, tidak ada satu meter pun tanggul yang selesai. Tidak ada satu hektar pun lahan yang ditanami kembali secara masif. Semua masih berupa peta dan dokumen di meja kerja dinas. “Rencana itu hanya cantik di atas kertas saja,” ujar Rahman Daeng Gus Dur, aktivis difabel Sulawesi Selatan, kepada PELAKITA.ID.
Peran Pemprov Hanya Surat-Menyurat, Tambang Pasir Ilegal Marak
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nyaris tidak terlihat jejak keterlibatannya. Selama ini, peran Pemprov hanya sebatas menjadi perantara surat menyurat antara kabupaten dengan kementerian di Jakarta. Tidak ada satu rupiah pun alokasi anggaran khusus dari APBD Provinsi yang disiapkan untuk menyelamatkan Selayar.
Di sisi lain, Pemda disebut lemah dalam pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas penambangan pasir laut. Warga sering melapor kegiatan ini berlangsung diam-diam di malam hari, yang justru mempercepat kerusakan pelindung alami pantai. “Ini bukan kerja nyata, melainkan sekadar akal-akalan menutupi ketidakmampuan bergerak,” tegas Rahman.
Selayar: Benteng Kedaulatan yang Terlupakan
Selayar adalah pulau terluar sekaligus wilayah paling selatan Indonesia yang menjadi benteng kedaulatan negara. Dengan posisi strategis tersebut, kerusakan lingkungan yang dibiarkan berlarut-larut bukan hanya ancaman ekologis, tetapi juga geostrategis.
Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, didesak untuk segera mengalokasikan anggaran khusus dan menurunkan tim teknis ke lapangan. “Selayar butuh dukungan nyata, bukan sekadar ucapan selamat dalam acara seremonial,” pungkas Rahman.
FAQ: Mengapa Abrasi di Selayar Berbahaya?
Apa dampak utama abrasi di Selayar?
Abrasi menyebabkan garis pantai mundur, hilangnya daratan, dan mengancam akses jalan utama yang menghubungkan Pamatata ke Kota Benteng. Jika dibiarkan, infrastruktur vital dan permukiman warga akan tergerus.
Apa yang menghambat penanganan abrasi selama 11 tahun?
Hambatan utama adalah ketiadaan realisasi anggaran dari APBD provinsi, lemahnya pengawasan terhadap tambang pasir ilegal, serta kebiasaan pemerintah daerah yang hanya menyusun dokumen perencanaan tanpa tindak lanjut pembangunan fisik di lapangan.
