SULAWESI SELATAN — Pemerintah Indonesia tengah mengkaji dampak pengetatan ekspor cip kecerdasan buatan canggih yang diberlakukan Amerika Serikat, dengan fokus pada potensi hambatan operasional pusat data dan daya tarik investasi sektor teknologi. Aturan baru yang diumumkan pada Senin (16/11) mewajibkan izin pemerintah AS untuk mengekspor, mengekspor kembali, atau memindahkan cip AI tertentu ke Indonesia dan empat negara lainnya. Pengamat menilai investor Barat akan lebih berhati-hati karena harus mematuhi dua lapis regulasi sekaligus.
Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) menyatakan pihaknya meminta masukan dari pelaku industri mengenai potensi dampak kebijakan tersebut terhadap kegiatan operasional dan investasi, termasuk di sektor pusat data. Indonesia juga menyatakan keterbukaan untuk berdialog secara teknis dengan pihak terkait guna memperjelas penerapan aturan dan memastikan akses terhadap teknologi komputasi canggih tetap terjaga untuk penggunaan komersial yang sah.
Pengetatan yang diumumkan AS pada Senin (16/11) menyasar Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brasil. Washington khawatir kelima negara tersebut menjadi jalur pengalihan cip ke China. Aturan baru mewajibkan perusahaan memperoleh izin pemerintah AS untuk mengekspor, mengekspor kembali, atau memindahkan cip AI canggih tertentu ke negara-negara itu.
Pembatasan juga berlaku bagi pusat data di luar negeri yang menyediakan kapasitas komputasi besar bagi perusahaan berkantor pusat di China, Rusia, Iran, Kuba, dan negara lain yang terkena pembatasan ekspor AS.
Ekspor Semikonduktor Indonesia Capai US$4,1 Miliar
Mengutip data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bakom RI menyebut ekspor perangkat semikonduktor dan sirkuit terpadu elektronik Indonesia mencapai sekitar US$4,1 miliar pada 2025. Angka itu naik dari US$1,5 miliar pada 2024.
Kenaikan tersebut menunjukkan sektor ini mulai menempati posisi penting dalam struktur ekspor nasional. Namun, aturan baru AS berpotensi mengubah arah pertumbuhan itu, terutama jika investor menahan ekspansi pusat data yang menjadi konsumen utama cip AI.
Investor Barat Diminta Patuh Dua Regulasi Sekaligus
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, M. Habib Abiyan Dzakwan, menilai kebijakan itu tidak serta-merta membuat investor meninggalkan Indonesia. Persoalannya, investasi AI dan pusat data menjadi lebih rumit karena bertambahnya persyaratan regulasi.
"Awalnya mungkin investor hanya perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia. Namun, dengan perkembangan saat ini, investor juga harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi AS," ujar Habib.
Investor, terutama dari AS dan Eropa, diperkirakan lebih berhati-hati memastikan cip yang diimpor ke Indonesia tidak dialihkan ke negara lain. "Saya rasa investor akan jauh lebih berhati-hati, terutama investor dari negara-negara Barat, baik Amerika maupun Eropa," kata Habib.
Investor Berpotensi Menunda Keputusan Investasi
Peneliti Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu, memperkirakan investor menunda keputusan investasi hingga ada kepastian mengenai aturan baru tersebut. Respons awal yang lebih masuk akal, menurutnya, adalah menunggu kejelasan lisensi dan membangun kapasitas secara bertahap sebelum menambah belanja perangkat AI.
"Menurut saya, respons awal yang lebih masuk akal adalah investor menunggu kejelasan lisensi, menunda keputusan investasi akhir, atau membangun kapasitas secara bertahap sebelum menambah belanja perangkat AI sambil menunggu keputusan pemerintah Indonesia terkait pengetatan izin ekspor dari AS," ujar Dyah Ayu.
Indonesia Belum Punya Kerangka Pengendalian Perdagangan Strategis
Peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, Maria Monica Wihardja, menyoroti posisi Indonesia sebagai satu-satunya dari empat negara Asia Tenggara yang terkena pembatasan AS namun belum memiliki kerangka khusus pengendalian perdagangan strategis. Singapura dan Malaysia sudah memiliki aturan pengendalian ekspor, sementara Thailand belum sepenuhnya menerapkan kerangkanya.
Indonesia masih mengandalkan berbagai regulasi kepabeanan, ekspor-impor, dan sektoral. "Ketiadaan pengendalian ekspor tersebut melemahkan pengawasan ekspor. Artinya, barang impor bisa diekspor kembali ke negara lain dengan pengawasan longgar, tanpa konsekuensi hukum yang jelas," ujar Maria kepada CNA.
Langkah yang Disarankan Pengamat
Habib menyarankan pemerintah memeriksa data impor cip AI untuk mengetahui jumlahnya, sektor yang menggunakannya, serta pusat data yang mengelolanya. Data itu dinilai dapat membantu menjawab kekhawatiran AS mengenai risiko pengalihan cip ke negara lain.
"Yang paling penting adalah konsultasi dengan dunia usaha dulu," ujar Habib.
Selain berkomunikasi dengan AS, Indonesia perlu berkoordinasi dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand untuk mengetahui respons negara-negara tersebut. Koordinasi itu sekaligus memperkuat penegakan aturan agar tidak terjadi pengalihan cip secara ilegal.