MAKASSAR — Mahmud menilai pembangunan kesehatan selama ini terlalu condong pada sisi pengobatan. Dinas Kesehatan dituntut menurunkan angka penyakit lewat program promotif dan preventif, sementara rumah sakit pemerintah justru dibebani target pendapatan yang meningkat tiap tahun.
“Jangan sampai keberhasilan keuangan rumah sakit menjadi cermin kegagalan pencegahan penyakit,” kata Mahmud di Makassar, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan keuangan rumah sakit pemerintah harus berjalan seiring dengan naiknya derajat kesehatan warga. Bukan berjalan sendiri sebagai tolok ukur tunggal.
Rp 639,9 Triliun Belanja Kesehatan, 88 Persen Terserap untuk Pengobatan
Mahmud membeberkan data pembiayaan kesehatan nasional 2024. Belanja kesehatan Indonesia mencapai sekitar Rp 639,9 triliun.
Dari jumlah itu, sekitar 88 persen pembiayaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terserap untuk layanan rawat inap dan rawat jalan tingkat lanjut. Angka tersebut memperlihatkan besarnya beban pembiayaan pengobatan.
Kondisi itu, kata Mahmud, seharusnya mendorong penguatan upaya promotif dan preventif agar jumlah warga yang butuh perawatan akibat penyakit yang bisa dicegah terus turun.
Target Pendapatan Rumah Sakit Diminta Dihitung dari Realisasi Historis
Di Sulawesi Selatan, Mahmud meminta penyusunan target pendapatan rumah sakit pemerintah dievaluasi secara cermat. Target yang terlalu optimistis hingga harus diturunkan dalam perubahan anggaran menjadi catatan penting bagi kualitas perencanaan keuangan dan tata kelola pelayanan.
Ia menegaskan kenaikan pendapatan rumah sakit tidak selalu berarti makin banyak warga sakit. Pendapatan bisa naik karena akses pelayanan membaik, kualitas layanan meningkat, atau sistem pembayaran lebih efektif.
Persoalan muncul apabila pendapatan dan jumlah pasien dijadikan ukuran utama keberhasilan rumah sakit. Sementara indikator peningkatan kesehatan masyarakat tidak mendapat perhatian seimbang.
Lima Agenda Pembenahan Kebijakan Kesehatan Daerah
Mahmud mendorong lima langkah pembenahan kebijakan kesehatan daerah:
- Mengevaluasi rasionalitas target pendapatan rumah sakit berdasarkan realisasi historis dan kebutuhan pelayanan.
- Memperkuat program promotif dan preventif dengan indikator terukur, terutama penurunan faktor risiko serta penyakit yang dapat dicegah.
- Mengintegrasikan kinerja Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan agar sistem pelayanan lebih efektif.
- Mengubah ukuran keberhasilan rumah sakit agar tidak hanya bertumpu pada pendapatan dan jumlah pasien, tetapi juga mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta hasil pengobatan.
- Memastikan setiap alokasi APBD sektor kesehatan berdampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Rumah sakit pemerintah, lanjut Mahmud, tetap harus sehat secara keuangan dan unggul dalam pelayanan. Namun pemerintah juga perlu memastikan warga tidak terus bergantung pada layanan pengobatan akibat lemahnya pencegahan penyakit.
“Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, banyaknya rumah sakit, atau meningkatnya pendapatan pelayanan, tetapi dari semakin sehatnya masyarakat dan semakin kecilnya beban penyakit yang dapat dicegah,” ujarnya.
Ia berharap momentum HKN ke-62 menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan kesehatan di Sulawesi Selatan. Sistem kesehatan mesti kuat dalam pengobatan sekaligus berhasil menjaga warga tetap sehat.
“Rumah sakit yang maju adalah kebutuhan, tetapi masyarakat yang sehat adalah tujuan,” tutup Mahmud.