MAKASSAR — Bola Soba masuk daftar program prioritas Gubernur Sulsel dan dikerjakan lewat skema proyek multiyears bersama pengembangan destinasi wisata. Rumah adat itu direncanakan berdiri di sekitar Jembatan Palakka, Kabupaten Bone, dan dibangun tahun ini. Menurut Disbudpar Sulsel, Pemkab Bone telah menganggarkan dana penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Mengapa Pemprov Sulsel Belum Bisa Membangun di Lahan Milik Pemkab Bone?
Kepala Disbudpar Sulsel, Hj. Andi Mirna, mengakui masih ada tahapan administrasi yang harus diselesaikan, terutama soal status kepemilikan tanah. Hasil konsultasi dengan Inspektorat menyimpulkan lahan harus lebih dulu menjadi aset Pemprov Sulsel sebelum pembangunan dilakukan.
“Kami akan kembali berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Bone terkait penyerahan tanahnya kepada provinsi. Sebab, kami tidak bisa membangun apabila status tanahnya masih menjadi aset pemerintah kabupaten,” terang Andi Mirna.
Komisi B Minta Hibah Lahan Tuntas Sebelum Rp10 Miliar Dikucurkan
Anggota Komisi B DPRD Sulsel dari Fraksi NasDem, Suriadi Bohari, menyampaikan hal itu dalam rapat kerja di ruang rapat komisi. Ia mengaku mendapat informasi bahwa proses hibah lahan dari Pemkab Bone ke Pemprov Sulsel masih berjalan.
Menurut Suriadi, status lahan harus lebih dulu tercatat sebagai aset provinsi agar pembangunan bisa memakai anggaran provinsi.
“Kita dorong dulu proses hibahnya berjalan sebelum anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan Bola Soba dikucurkan. Ini penting agar tidak ada persoalan terkait status aset di kemudian hari,” katanya.
Siapa yang Akan Mengelola Bola Soba Setelah Rampung?
Suriadi juga mempertanyakan mekanisme pengelolaan Bola Soba setelah pembangunan selesai. Ia menilai pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu dipertegas sejak awal, terutama dalam urusan pengelolaan rumah adat.
Andi Mirna berharap proses administrasi pengalihan lahan segera tuntas supaya pembangunan Rumah Adat Bola Soba di Kabupaten Bone dapat segera direalisasikan.