MAKASSAR — Target pengurangan sampah di Kota Makassar kini bergerak hingga level paling bawah. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, mendorong pengurus RT di Kecamatan Manggala untuk tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan, tetapi aktif mengolah sampah organik dari halaman rumah masing-masing.
Dalam rapat evaluasi bersama para lurah se-Kecamatan Manggala, istri Wali Kota Makassar itu menegaskan bahwa fasilitas pengolahan sampah yang sudah dibangun harus benar-benar difungsikan, bukan sekadar menjadi papan nama di sudut gang.
Target 2-3 Teba di Setiap RT untuk Kurangi Residu
Melinda yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Lingkungan meminta setiap RT di Manggala memiliki dua hingga tiga teba. Lubang atau wadah pengolahan sampah organik ini dinilai krusial untuk memastikan sampah dapur tidak bercampur dengan sampah plastik dan residu lainnya.
"Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah dan lingkungan masing-masing. Kita ingin setiap RT mampu mengelola sampahnya, sehingga yang keluar dari lingkungan benar-benar hanya residu," ujar Melinda dalam arahannya, Selasa (18/8/2026).
Ia mengingatkan jajaran kecamatan dan kelurahan agar pengawasan terhadap praktik pembakaran sampah dan pembuangan liar diperketat. Fasilitas seperti Bank Sampah Unit (BSU) juga diminta beroperasi secara berkelanjutan, bukan hanya untuk seremonial.
Tamangapa Jadi Model Percontohan dengan 18 Teba dan 4 BSU
Kelurahan Tamangapa menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini. Dengan jumlah penduduk yang tersebar di 7 RW dan 43 RT, wilayah ini baru memiliki 18 teba serta 4 Bank Sampah Unit (BSU).
Melinda mendorong Kluster Berlian Tamangapa untuk dikembangkan menjadi model percontohan pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat. Model ini nantinya bisa direplikasi di lingkungan lain di Kota Makassar yang menghadapi persoalan sampah serupa.
Sampah Hotel, Restoran, hingga Dapur MBG Ikut Diawasi
Evaluasi tidak hanya menyasar sampah rumah tangga. Melinda menyoroti produksi sampah dari sektor komersial seperti hotel, restoran, dan kafe (Horeka) yang kerap membebani armada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di wilayah Manggala juga diminta melakukan pemilahan dan pengolahan mandiri atas limbahnya. Setiap penghasil sampah diimbau bertanggung jawab mengurangi volume buangannya sejak dari sumber.
Kawasan rawan pembuangan liar seperti perbatasan Perumahan Moncongloe menjadi titik pengawasan ketat. Melinda meminta lurah setempat berkoordinasi dengan RT/RW untuk mencegah oknum membuang sampah sembarangan di lahan kosong.
DLH Dorong BSU di Setiap RW
Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Makassar, Aswin Kartapati, menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong pembentukan BSU di setiap RW. Sosialisasi berkelanjutan juga diberikan kepada warga yang belum terbiasa memilah sampah.
Menutup rapat, Melinda menekankan bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah tidak diukur dari jumlah fasilitas fisik semata. Indikator utamanya adalah seberapa besar volume sampah yang berhasil dikurangi langsung dari sumbernya.
