MAKASSAR — Ekonom Universitas Hasanuddin, Prof. Hamid Paddu, menyebut Kabupaten Luwu Timur tengah menghadapi persoalan struktural yang lebih kompleks daripada sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Di tengah melimpahnya produksi nikel dan tingginya PDRB per kapita, angka kemiskinan ekstrem di daerah itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Mengapa PDRB Tinggi Tak Otomatis Sejahterakan Warga?
Prof. Hamid menjelaskan bahwa tingginya PDRB Luwu Timur selama ini lebih banyak ditopang oleh aktivitas perusahaan tambang nikel, seperti PT Vale Indonesia Tbk. Namun, nilai tambah yang tercipta lebih banyak mengalir ke keuntungan perusahaan, penyusutan modal, dan pembayaran kepada investor, bukan ke kantong warga.
"Yang terjadi adalah paradoks pembangunan. Daerah sangat kaya, PDRB per kapita sangat tinggi, produksi nikel besar, tetapi manfaat ekonomi tidak sepenuhnya tersebar merata kepada seluruh masyarakat," ujarnya, Kamis (9/7).
Ia menambahkan, karakter industri pertambangan yang padat modal membuat pendapatan rumah tangga warga tidak otomatis meningkat meskipun ekonomi daerah tumbuh pesat. PDRB yang tinggi, menurutnya, hanyalah angka rata-rata yang tidak menggambarkan kondisi riil pendapatan masyarakat di tingkat akar rumput.
Dualisme Ekonomi dan Kesenjangan Antarwilayah
Struktur ekonomi Luwu Timur yang terlalu bergantung pada sektor tambang dinilai melahirkan dualisme ekonomi. Kawasan di sekitar lokasi pertambangan berkembang pesat, sementara wilayah pertanian dan desa-desa yang jauh dari pusat industri justru tertinggal.
"Akibatnya muncul kesenjangan antarkawasan. Akses pendidikan menjadi berbeda, pelayanan kesehatan belum merata, dan masih ada desa-desa yang tertinggal dari sisi infrastruktur," kata Hamid.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan investasi tambang, tetapi juga mengembangkan sektor produktif lain seperti pertanian, UMKM, industri pengolahan lokal, pariwisata, dan ekonomi kreatif secara seimbang.
Hilirisasi Nikel Harus Berpihak pada Daerah
Salah satu rekomendasi utama dari Prof. Hamid adalah percepatan pembangunan industri hilir nikel di Luwu Timur. Ia menilai selama ini nilai tambah dari pengolahan nikel lebih banyak dinikmati oleh kawasan industri di luar Sulawesi, sementara daerah penghasil hanya mendapatkan sebagian kecil manfaat.
"Hilirisasi seharusnya dikembangkan di daerah penghasil, bukan seluruh nilai tambahnya dinikmati kawasan industri di luar Sulawesi. Dengan begitu, kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi lokal akan tumbuh lebih besar," tegasnya.
Selain itu, ia mendorong penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi serta Balai Latihan Kerja (BLK). Langkah ini dinilai krusial agar tenaga kerja lokal mampu mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keahlian tinggi di sektor industri.
Pendapatan Tambang untuk Investasi Jangka Panjang
Prof. Hamid juga menekankan pentingnya tata kelola penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel. Pendapatan dari sektor tambang harus dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi.
"Intinya adalah bagaimana mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan yang inklusif. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya PDRB, tetapi dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat ikut menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.
