MAKASSAR — Program FLPP yang memasuki tahun kedua ini menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjamin akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Kemenkeu Sulsel, Angkaswantoro, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran tersebut telah terserap penuh untuk pembangunan rumah di seluruh wilayah provinsi.
“Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Mei 2026 sudah dibangun 5.292 unit rumah dengan penyaluran Rp689,80 miliar,” ujarnya di Makassar, Senin.
Skema Pembiayaan dan Dampak Berganda ke Ekonomi Lokal
Angkaswantoro menjelaskan, akses pembiayaan perumahan formal bagi MBR selama ini masih terbatas. FLPP hadir sebagai solusi pembiayaan berkelanjutan dan berjangka panjang. Sektor perumahan dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi serta pencipta efek berganda di daerah.
“Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti. Rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau,” katanya.
Dari total rumah yang dibangun, penyaluran anggaran itu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Efek berganda yang dihasilkan mencakup penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor konstruksi, hingga penguatan daya beli masyarakat.
5.292 Unit Rumah: Target dan Sebaran di Sulsel
Ribuan unit rumah subsidi itu dibangun di 22 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, pemerintah daerah terus mendorong percepatan realisasi agar target tahunan FLPP dapat tercapai. Program ini menjadi salah satu andalan untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah di daerah.
Rumah subsidi dengan skema FLPP menawarkan cicilan ringan dengan tenor panjang. MBR yang memenuhi syarat dapat mengajukan KPR melalui bank penyalur yang telah ditunjuk pemerintah.
