WAJO — Jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Wajo menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan. Ucapan disampaikan bersama Ketua DPRD Wajo Ir. H. Firmansyah Perkes, M.Si., Wakil Ketua I Andi Merly Iswita, S.Sos., dan Wakil Ketua II H. Andi Muh. Rasyadi.
Peringatan hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan jatuh pada 19 Oktober 2026. DPRD Wajo menyatakan keterlibatan dalam menyemarakkan momentum tersebut sebagai bentuk partisipasi lembaga legislatif daerah.
DPRD Wajo mengangkat pesan "Ekonomi Tumbuh, Swasembada Pangan, Jaya Infrastruktur" dalam peringatan tahun ini. Tiga kata kunci itu menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong kemajuan daerah.
Pemilihan pesan tersebut menempatkan ketahanan pangan sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Bagi Wajo, yang dikenal sebagai salah satu lumbung beras di Sulawesi Selatan, isu swasembada pangan bukan hal baru dalam agenda pembangunan daerah.
Firmansyah Perkes menyampaikan harapan agar hari jadi ke-357 menjadi titik penguatan kerja sama antarlevel pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci kemajuan daerah.
"Kami berharap Sulawesi Selatan semakin maju, pembangunan semakin merata, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Momentum hari jadi ini hendaknya menjadi semangat bersama untuk memperkuat perekonomian daerah, mewujudkan ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat," kata Ketua DPRD Wajo.
DPRD Wajo berharap kerja sama seluruh pemangku kepentingan terus terjalin agar pembangunan Sulawesi Selatan berjalan berkelanjutan. Manfaat pembangunan, menurut mereka, harus dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Wajo.
Peringatan Hari Jadi ke-357 Sulawesi Selatan diposisikan sebagai momentum merefleksikan perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen bersama. DPRD Wajo menempatkan hari jadi provinsi sebagai agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah di tingkat kabupaten.