MAKASSAR — Skema penanganan antrean bahan bakar minyak yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menunjukkan hasil. Dalam dua hari pelaksanaan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kota Makassar berangsur terurai.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Hasanuddin, Rizal Pauzi, menilai respons Pemprov Sulsel terhadap persoalan ini tergolong cepat. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut mengambil langkah terukur agar antrean BBM tidak berkembang menjadi persoalan kemacetan dan dampak sosial yang lebih luas.
"Menurut saya, Pemprov Sulsel ini punya kemampuan adaptasi yang bagus dalam merespons masalah antrean BBM. Memang dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak selalu sempurna, tetapi setidaknya dalam dua hari berjalan ini, kebijakan gubernur sudah mulai mengurai antrean BBM di Kota Makassar," kata Rizal dalam keterangannya kepada media, Senin (14/9/2026).
Antisipasi Dampak Lanjutan: Kemacetan hingga Persoalan Sosial
Rizal menekankan pentingnya penanganan cepat karena antrean BBM berpotensi memicu persoalan turunan. Kemacetan panjang, menurutnya, bukan sekadar soal antrean kendaraan, tetapi juga membawa dampak sosial yang harus segera ditangani.
"Kalau terjadi kemacetan dan seterusnya, itu bukan hanya soal BBM, tetapi juga ada dampak-dampak sosial lainnya yang harus segera ditangani. Jadi, kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan Pak Gubernur ini, tentu patut diapresiasi," ujarnya.
Pengaturan Truk Malam Hari Dinilai Perlu Diperkuat
Salah satu skema yang didorong Pemprov Sulsel adalah pengaturan kendaraan truk pada malam hari. Rizal menilai kebijakan itu bisa efektif asalkan diterapkan konsisten dan terkoordinasi dengan aturan yang sudah ada.
"Untuk mobil truk pada malam hari memang ini harusnya efektif. Bukan hanya soal pengisian BBM, tetapi kalau melihat Perwali Makassar sebelumnya, memang ada pembatasan truk masuk kota mulai pukul 10 malam sampai pagi. Itu harusnya juga diterapkan," jelasnya.
Ganjil-Genap Diusulkan untuk Tekan Volume Kendaraan Masuk Makassar
Peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Makassar juga menjadi perhatian Rizal. Ia menilai opsi ganjil-genap dapat dipertimbangkan secara bertahap, terutama setelah antrean dan kemacetan mulai terkendali.
"Peningkatan jumlah kendaraan ini perlu diantisipasi. Semua kendaraan bisa masuk ke Makassar sementara kuotanya bertambah. Untuk mitigasi masalah ini, menurut saya perlu diberlakukan ganjil-genap," ujarnya.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menyasar kendaraan dengan fungsi strategis dan pelayanan publik.
"Seperti yang dijelaskan, ganjil-genap ini berlaku untuk angkutan masyarakat umum. Untuk angkutan yang sifatnya strategis, misalnya ambulans, layanan pemerintah, termasuk angkutan umum seperti ojol dan angkutan kota, saya pikir itu perlu dipertimbangkan," katanya.
SPBU Modular di Kawasan CPI Jadi Terobosan Baru
Pemprov Sulsel bersama Pertamina menyiapkan inovasi SPBU Modular di Kawasan CPI Kota Makassar. Fasilitas ini menerapkan sistem ganjil-genap dan maksimum pembelian BBM khusus kendaraan roda dua, dengan tujuan mengurangi antrean panjang di SPBU lain.
Rizal mengingatkan seluruh skema yang diterapkan saat ini bersifat situasional dan perlu terus dievaluasi berdasarkan kondisi lapangan. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar penanganan antrean BBM berjalan efektif.
"Ini bisa dilakukan secara bertahap. Setelah antrean dan kemacetan ini terurai, kemudian yang berikutnya penting adalah dikoordinasikan dengan semua pihak. Pemprov menjalankan ini perlu juga dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, sehingga distribusi kebutuhan pokok BBM ini bisa berjalan dengan adil," pungkasnya.
Evaluasi skema penanganan antrean BBM dilakukan Pemprov Sulsel bersama Pertamina, Satgas Tertib Pengisian BBM, serta aparat pengamanan. Dukungan pemerintah kabupaten/kota dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM tetap merata.
