MAKASSAR — Asratillah menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas situasi politik yang dinilainya memanas. Menurutnya, ruang kritik dan perbedaan pendapat tetap harus dibuka, tetapi kebebasan itu menuntut tanggung jawab dalam menyampaikan sikap.
Asratillah menilai demokrasi memang membutuhkan ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat. Namun ia mengingatkan bahwa penyampaian sikap dan pandangan politik perlu dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab.
"Demokrasi membutuhkan ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat, tetapi juga menuntut tanggung jawab dalam menyampaikan sikap dan mengekspresikan pandangan," ujar Asratillah.
Ia menyebut perbedaan pandangan, pilihan politik, maupun kepentingan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Persoalannya, perbedaan itu harus dikelola secara dewasa agar tidak meluas menjadi konflik sosial yang merusak persaudaraan warga.
Asratillah mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi, pernyataan, maupun narasi yang berpotensi memperkeruh suasana. Dalam situasi politik yang sensitif, informasi yang belum terverifikasi bisa cepat menyebar dan memicu kesalahpahaman.
"Karena itu, kita perlu menahan diri, tidak terburu-buru bereaksi, serta menghindari penyebaran konten yang belum jelas kebenarannya. Jangan sampai perbedaan kepentingan politik dimanfaatkan untuk membangun permusuhan di antara sesama warga," tegasnya.
Warga diminta membiasakan diri melihat setiap informasi secara jernih, kritis, dan proporsional. Langkahnya antara lain memeriksa sumber berita, menelusuri konteks pernyataan, membandingkan dengan sumber lain yang kredibel, serta membedakan fakta, opini, dan dugaan.
"Jangan mudah percaya hanya karena sebuah informasi sesuai dengan pandangan atau pilihan politik kita. Kedewasaan berdemokrasi justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk menguji informasi secara objektif, menerima koreksi, dan tidak membiarkan emosi mengalahkan akal sehat," jelasnya.
Asratillah menekankan bahwa menjaga kondusivitas bukan berarti membungkam kritik atau menghindari perbedaan. Semua perbedaan, katanya, harus disampaikan melalui cara-cara yang damai, rasional, dan bertanggung jawab.
Para elite politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mengedepankan komunikasi yang menyejukkan. Mereka juga diminta tidak menggunakan sentimen yang dapat mempertajam polarisasi di tengah masyarakat.
"Kita harus menempatkan kepentingan bangsa dan keutuhan masyarakat di atas kepentingan kelompok. Jangan biarkan perbedaan politik memutus persaudaraan, sebab kontestasi politik memiliki batas waktu, sedangkan kehidupan bermasyarakat dan kebangsaan harus terus berjalan," pungkasnya.