WAJO — Sebanyak 522 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo ditugaskan mengikuti program Profiling ASN (ProASN) tahap ketiga yang berlangsung pada 26–27 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memetakan potensi dan kompetensi pegawai sebagai dasar penempatan serta pengembangan karier.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri, mengatakan hasil profiling akan menghasilkan database potensi masing-masing ASN. Data tersebut nantinya berpengaruh langsung terhadap keputusan penempatan dan jenjang karier aparatur di lingkungan Pemkab Wajo.
“Ini sangat penting, karena hasil profiling ASN ini akan menunjukkan database potensi masing-masing ASN yang akan berpengaruh pada penempatan dan pengembangan karier ke depan,” ujar Syamsul Bahri.
Penugasan 522 ASN Berdasarkan Surat Bupati
Penugasan ratusan ASN tersebut tertuang dalam Lampiran II surat Bupati Wajo Nomor 800.1.4/4358/BKPSDM tertanggal 18 Agustus 2026. Mereka berasal dari berbagai perangkat daerah, mulai dari sekretariat daerah, dinas, badan, rumah sakit daerah, hingga sejumlah kecamatan.
Pelaksanaan ProASN dijadwalkan berlangsung di Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar dengan dua sesi setiap harinya. Hingga tahap ketiga ini, total 1.615 ASN Wajo telah mengikuti program pemetaan kompetensi tersebut.
Mendukung Manajemen Talenta ASN Nasional
Profiling ASN merupakan kegiatan pemetaan kompetensi, potensi, literasi digital, serta preferensi karier aparatur. Program ini menjadi bagian dari penerapan Manajemen Talenta ASN secara nasional yang digagas pemerintah pusat.
Dengan adanya pemetaan ini, BKPSDM Wajo menargetkan pengelolaan ASN ke depan tidak lagi dilakukan secara general. Penempatan dan pengembangan karier diharapkan lebih terarah berdasarkan potensi dan kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai.
Target program ini adalah seluruh ASN di Kabupaten Wajo. Pemkab Wajo berharap melalui pemetaan menyeluruh, pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas setiap aparatur dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.
