Pencarian

WIB Bone Ajukan RDPU ke DPRD, Soroti Pengelolaan CSR yang Dinilai Tertutup dan Tak Transparan

Selasa, 09 Juni 2026 • 21:04:31 WIB
WIB Bone Ajukan RDPU ke DPRD, Soroti Pengelolaan CSR yang Dinilai Tertutup dan Tak Transparan
Ketua WIB Eka Handayani menyampaikan permohonan RDPU kepada DPRD Bone terkait transparansi pengelolaan CSR.

BONE — Ketua WIB, Eka Handayani, mengatakan selama ini masyarakat kesulitan mengakses informasi terkait perencanaan, penyaluran, hingga realisasi dana CSR. Kondisi ini membuat program yang seharusnya menjadi jembatan antara dunia usaha dan warga justru berjalan tanpa pengawasan publik yang memadai.

“Selama ini pengelolaan CSR dinilai belum terbuka. Karena itu, diperlukan forum resmi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda CSR dan mendorong transparansi kepada publik,” ujar Eka, Selasa (9/6/2026).

Mengapa WIB Mendesak Adanya RDPU?

Dalam surat permohonan bernomor 032/WIB-PRDPU/BONE/VI/2026 yang ditujukan ke pimpinan DPRD Bone, WIB menilai implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang CSR belum berjalan optimal. Transparansi menjadi isu utama yang disorot, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan program.

Menurut Eka, ketiadaan akses informasi membuat warga tidak bisa memastikan siapa saja penerima manfaat, bentuk kegiatan yang dijalankan, serta dampak nyata dari penggunaan dana perusahaan tersebut. “Manfaat program CSR belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tegasnya.

Siapa Saja yang Akan Dihadirkan dalam Forum Ini?

WIB meminta DPRD untuk menghadirkan sejumlah pihak dalam RDPU nanti. Mereka yang diundang meliputi Pemerintah Kabupaten Bone, organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi investasi dan perizinan, perwakilan perusahaan, akademisi, pakar hukum, hingga unsur masyarakat sipil dan media.

Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga menyusun solusi atas berbagai kendala yang selama ini menghambat efektivitas CSR di Bone.

Apa Target yang Ingin Dicapai?

Melalui RDPU, WIB mendorong adanya pembahasan mendalam mengenai keselarasan program CSR dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, penguatan fungsi pengawasan DPRD juga menjadi poin krusial yang harus dibahas.

Organisasi wartawan ini berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan CSR. Dengan begitu, kontribusi dunia usaha benar-benar bisa dirasakan langsung oleh warga Kabupaten Bone.

Bagikan
Sumber: diksiku.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks