MAKASSAR — Penetapan 15 Ranperda itu dilakukan melalui rapat paripurna yang juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Wagub Fatmawati Rusdi menegaskan Propemperda bukan sekadar daftar rencana pembentukan peraturan daerah atau dokumen formalitas tahunan.
Menurut Fatmawati, Propemperda merupakan instrumen strategis untuk menentukan arah pembangunan hukum daerah. Dokumen itu sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah provinsi.
Dari 15 Ranperda yang masuk prioritas 2027, tujuh di antaranya merupakan usulan inisiatif DPRD. Delapan lainnya berasal dari usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Tujuh Ranperda inisiatif DPRD meliputi Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran; Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pelestarian dan Perlindungan Bahasa Daerah; Penyelenggaraan Aksi Konvergensi; serta Penyelenggaraan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota DPRD.
Berikutnya, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan; Fasilitasi Kekayaan Intelektual di Daerah; serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
Sementara delapan Ranperda usulan eksekutif mencakup Penyertaan Modal pada PT Sulsel Andalan Energi dan Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Fatmawati meminta seluruh perangkat daerah dan inisiator Ranperda segera menyiapkan naskah akademik, draf rancangan peraturan daerah, serta dokumen pendukung sejak awal tahun. Langkah itu dinilai penting agar proses pembahasan berjalan sesuai jadwal.
Setiap usulan, kata dia, harus memiliki kajian, urgensi, manfaat, harmonisasi, dan target penyelesaian yang jelas. Regulasi yang dibentuk juga mesti diuji berdasarkan manfaatnya terhadap pelayanan publik, investasi, penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, serta kualitas pendidikan dan kesehatan.
"Kita semua tidak menginginkan Propemperda menjadi dokumen formalitas yang setiap tahunnya diulang tanpa penyelesaian. Maka untuk itu setiap Ranperda yang diusulkan harus jelas kajiannya, jelas urgensinya dan manfaatnya, jelas harmonisasinya, dan jelas target penyelesaiannya," tegas Fatmawati.
Ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan daerah. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Tahapan harmonisasi dan pelibatan masyarakat secara bermakna harus menjadi perhatian.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel Saharuddin menjelaskan penyusunan Propemperda 2027 telah melalui inventarisasi, kajian, pembahasan, dan koordinasi atas berbagai usulan. Bapemperda juga berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Selatan.
Konsultasi itu dilakukan untuk memastikan kesesuaian kewenangan, substansi pengaturan, sinkronisasi dengan regulasi berlaku, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan pusat dan daerah.
"Kami di Bapemperda saat ini lebih berhati-hati dalam menyusun Propemperda. Hal ini kami lakukan murni hanya untuk mendapat hasil yang lebih maksimal terhadap judul-judul Ranperda yang relevan untuk kita programkan pada tahun 2027," kata Saharuddin.
Ia menambahkan DPRD tidak ingin produk hukum daerah hanya menjadi dokumen tanpa manfaat nyata. "Kita tidak ingin menghasilkan sebuah produk hukum yang hanya digunakan sebagai penghias lemari, namun kita inginkan Perda-Perda yang kita hasilkan dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan daerah, perlindungan masyarakat, dan percepatan kesejahteraan," lanjutnya.
Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, Fatmawati optimistis seluruh Ranperda dalam Propemperda 2027 dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas baik dan manfaat yang dirasakan masyarakat.