MAKASSAR — Lontara+ merupakan platform layanan digital terpadu yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar sejak 2025. Aplikasi itu dibangun untuk merapikan layanan publik yang sebelumnya tersebar di lebih dari 300 aplikasi berbeda.
Melalui Lontara+, berbagai layanan pemerintahan disatukan dalam satu platform. Tujuannya memudahkan warga sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Hingga kini, Lontara+ tercatat memiliki lebih dari 76 ribu pengguna aktif dengan total aktivasi mencapai 3,9 juta kali. Platform itu juga dipakai mengintegrasikan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Integrasi tersebut menyederhanakan akses pelayanan dan mempercepat penanganan pengaduan masyarakat. Bagi warga Makassar, artinya tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi untuk urusan berbeda.
Selain Lontara+, Pemkot Makassar membawa SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana) sebagai inovasi non-digital di bidang mitigasi bencana. Program ini melengkapi dua sisi yang dinilai dalam IGA 2026: layanan berbasis teknologi dan pendekatan sosial di lapangan.
Munafri memaparkan kedua inovasi tersebut dari Balai Kota Makassar dalam sesi penilaian yang berlangsung daring. Kombinasi platform digital dan program kebencanaan menjadi materi utama yang diajukan ke Kemendagri.
Fragmentasi layanan publik menjadi alasan utama pengembangan Lontara+. Sebelumnya, warga harus berurusan dengan ratusan aplikasi berbeda milik perangkat daerah, masing-masing dengan akun dan alur sendiri.
Lontara+ memangkas kerumitan itu dengan satu pintu akses. Data antar-OPD pun bisa saling terhubung, sehingga pengaduan warga tidak berhenti di satu meja saja.
Hasil penilaian IGA 2026 belum diumumkan dalam bahan ini. Yang jelas, Pemkot Makassar menaruh taruhan pada rekam jejak Lontara+ — dari 300 aplikasi terpisah menjadi satu platform dengan 76 ribu pengguna aktif.