SIDRAP — Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidrap menggelar sosialisasi Literasi Statistik bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sidrap di Lantai II Kantor Bapperida, Selasa (27/10). Kegiatan ini menempatkan data statistik sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap laporan.
Kepala Bapperida Sidrap Herwin S.IP M.Si menyebut literasi statistik sektoral sangat penting karena berkaitan langsung dengan perumusan kegiatan dan kebijakan, penganggaran, hingga evaluasi. Menurut dia, kualitas data menentukan arah kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Herwin menegaskan bahwa kesalahan data tidak berhenti pada angka yang keliru di atas kertas. Dampaknya merambat ke langkah dan program yang diambil pemerintah.
"Karena jika datanya salah, maka langkah, program yang diambil pemerintah juga bisa ikut salah. Makanya, peran data statistik ini sangat penting," ujarnya.
Pernyataan itu menjadi pesan utama sosialisasi. Data statistik sektoral diposisikan sebagai acuan awal sebelum pemerintah daerah merumuskan masalah, isu strategis, dan program prioritas.
Herwin mencontohkan capaian penurunan angka kemiskinan Sidrap menjadi 4,91 persen pada 2025 sebagai bukti kerja berbasis data. Angka itu setara sekitar 15.200 warga di bawah garis miskin, dengan 3.000 di antaranya masuk kategori miskin ekstrem.
Data tersebut, kata Herwin, akan menjadi acuan Pemkab Sidrap merumuskan program strategis menuju zero miskin ekstrem. Ia menempatkan data sebagai pondasi pembangunan untuk merumuskan masalah daerah dan isu strategis, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Kepala BPS Sidrap Andi Asmarani S.Sos M.Si menambahkan bahwa data statistik bukan sekadar deretan angka. Data membantu memahami kondisi, menyusun kebijakan, dan mengevaluasi program yang sudah berjalan.
"Yang paling penting adalah koordinasi agar pendataan berjalan baik, dan kebijakan tidak salah langkah," ujarnya.
Asmarani berharap literasi statistik terus dibangun bersama agar seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan cerdas membaca data di era banjir informasi. Koordinasi lintas instansi disebutnya sebagai kunci supaya pendataan berjalan rapi dan kebijakan tidak salah langkah.