MAKASSAR — Pelaksanaan GPM di Makassar terhubung melalui telekonferensi dengan sejumlah daerah di Indonesia, sementara titik distribusi di kota ini sudah beroperasi sejak 21 Oktober 2026. Puncak kegiatan berlangsung sehari setelahnya di halaman kantor Perumda Pasar Makassar.
Laporan pelaksanaan disampaikan Sekretaris Badan Pangan Nasional Mayjen TNI (Purn) Ito Hediarto kepada Wakil Menteri Pertanian. Ia menyatakan penyediaan logistik dan distribusi komoditas pangan berjalan lancar tanpa kendala berarti.
Laporan tersebut diterima langsung Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet. Turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika, Direktur Utama Bulog, perwakilan Bank Indonesia, Idfood, Satgas Pangan Sulawesi Selatan, jajaran direksi Perumda Pasar Makassar, serta para camat.
Dalam evaluasi, Wamen Pertanian menyoroti efektivitas program terhadap daya beli warga. Menurutnya, penurunan harga pangan mesti benar-benar dirasakan manfaatnya sesuai kemampuan daya beli masyarakat.
Pembahasan juga menyoroti cara menentukan harga pangan yang ideal. Situasinya dilematis: produktivitas sedang tinggi, tetapi sejumlah komoditas masih naik harga. Pengalaman program serupa di bantaran Sungai Ciliwung ikut dibahas sebagai bahan pembelajaran.
Aliyah Mustika menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan GPM yang dinilai memberi manfaat langsung bagi warga. Ia mengungkapkan Pemkot Makassar telah menjalankan GPM tiga kali dalam sepekan.
Frekuensi itu tidak menyurutkan minat warga. Antusiasme justru tetap besar, bahkan warga berharap kegiatan serupa digelar lebih sering.
Makassar menempati posisi kedua nasional setelah Semarang dalam intensitas pelaksanaan GPM. Capaian itu disebut lahir dari kolaborasi Bulog, Badan Pangan Nasional, Adifood, dan Kementerian Pertanian.
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan rencana pelaksanaan GPM secara serentak di tingkat nasional pada 2 Desember 2026. Jadwal itu menjadi milestone berikutnya setelah rangkaian kegiatan di Makassar.
Wamen Pertanian menilai tingginya antusiasme warga sebagai salah satu indikasi positif kondisi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kemudian diwarnai aspirasi warga agar pasar murah digelar lebih sering.
Perumda Pasar Makassar berperan sebagai lokasi pelaksanaan sekaligus simpul distribusi pangan. Keterlibatan badan usaha milik daerah itu memperkuat fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Dukungan pemerintah pusat, Pemkot Makassar, Bulog, Bank Indonesia, dan Satgas Pangan diharapkan membuat GPM bukan sekadar kegiatan seremonial. Akses pangan terjangkau tetap menjadi kebutuhan yang perlu dijaga melalui program berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.