JAKARTA - Proyek pembangunan gedung-gedung pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire terus dipacu Kementerian Pekerjaan Umum agar kelembagaan daerah otonom baru itu dapat segera beroperasi penuh.
Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab atas pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Hingga 9 Agustus 2026, progres konstruksi tercatat 36,90 persen, dengan target seluruh bangunan fisik rampung Desember 2026.
Kontraktor pelaksana proyek ini adalah PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), yang mulai bekerja sejak 20 Oktober 2025. Nilai kontrak pembangunan tersebut sebesar Rp355,36 miliar, bersumber dari APBN.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Kementerian PU juga tengah menata kawasan sekitar gedung pemerintahan, mencakup gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta pekerjaan plambing dan elektrikal.
Pekerjaan penataan kawasan yang berlangsung sejak Desember 2025 ini ditargetkan selesai Desember 2026, dengan progres terkini mencapai 25,34 persen. Sejumlah item yang tengah dikerjakan antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Akses menuju kawasan ini tergolong mudah dijangkau, hanya berjarak sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit dari Bandar Udara Douw Aturure, sedangkan dari pusat Kabupaten Nabire berjarak sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.
Kesiapan pemerintahan baru ini menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua demi mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, sekaligus wujud PU 608, momentum Kementerian PU menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi masyarakat Papua.