SULAWESI SELATAN — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal arah kebijakan energi nasional untuk tahun anggaran 2027. Lewat konsultasi publik RUU APBN 2027 yang digelar daring, Kamis (6/8/2026), pemerintah menegaskan komitmennya mempercepat transisi energi, salah satunya lewat konversi kendaraan listrik di perkotaan.
Direktur Penyusunan APBN DJA Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, menyebut kebijakan ini lahir dari kondisi darurat impor energi. Kebutuhan BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak mentah dalam negeri hanya mampu memasok 600.000-an barel per hari.
"Berarti kan 1 juta barel per hari itu harus kita impor," kata Rofyanto dalam paparannya.
Pemerintah membagi strategi elektrifikasi berdasarkan wilayah. Untuk kawasan perkotaan, dorongan difokuskan pada konversi kendaraan listrik—mobil maupun motor. Rofyanto memastikan insentif akan diberikan langsung kepada konsumen.
"Nanti, akan mendapatkan subsidi dari pemerintah," ujarnya.
Sementara itu, untuk desa dan daerah terpencil, target pembangunan difokuskan pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dua jalur ini dinilai mampu menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil secara bersamaan.
Selain insentif kendaraan listrik, pengembangan biodiesel dan bioetanol menjadi tumpuan utama pengurangan impor. Rofyanto memaparkan konsumsi solar nasional mencapai 17-18 juta kiloliter per tahun.
Dengan pengembangan biosolar, konsumsi solar bisa ditekan hingga 4-5 juta kiloliter. Angka tersebut setara penghematan defisit yang signifikan bagi APBN.
"Itu bisa menghemat defisit yang sangat signifikan. Bisa sampai Rp 80-100 triliunan," jelas Rofyanto.
Campuran biodiesel yang lebih tinggi diyakini tidak hanya menekan impor, tetapi juga menjaga neraca dagang migas tetap terkendali di tengah gejolak geopolitik global.
Di sisi lain, pemerintah memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran. Pengawasan akan diarahkan pada kendaraan mewah yang masih nekat mengisi BBM jenis subsidi.
"Kalau memang sudah mampu, jangan isi BBM subsidi. Kita harapkan dengan adanya kontrol masyarakat bersama-sama mengawasi berbagai program-program pemerintah, ini nanti pelaksanaan belanja pemerintah bisa semakin transparan dan juga efektif," tegas Rofyanto.
Skema ini menjadi sinyal bagi industri otomotif nasional bahwa arah kebijakan pemerintah ke depan akan semakin berpihak pada elektrifikasi. Bagi konsumen, insentif yang dijanjikan bisa menjadi pertimbangan sebelum memutuskan membeli kendaraan baru di 2027.