TAKALAR — Pembangunan jalan paving block di kawasan Pappa dan Ballo II pada 2025 menjadi salah satu bukti keseriusan Pemkab Takalar dalam menata lingkungan permukiman. Namun, Kepala Bapperida Kabupaten Takalar, Drs. Rahmansyah Lantara, M.Si., mengakui bahwa persoalan mendasar seperti infrastruktur dasar masih membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Rahmansyah menyebutkan bahwa selain infrastruktur, pengelolaan sampah dan sanitasi menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. “Persoalan utama yang masih dihadapi meliputi pengelolaan sampah, sanitasi, penyediaan air minum, dan infrastruktur dasar. Karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak agar kawasan permukiman menjadi layak huni, sehat, aman, dan nyaman,” ujarnya dalam rapat yang dihadiri unsur Forum PKP Kabupaten Takalar.
Rapat sinergitas yang mengusung tema “Bersinergi Mewujudkan Kawasan Permukiman Layak Huni, Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan di Kabupaten Takalar” ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Ketua Forum PKP Kabupaten Takalar, Hj. Husniah Rachman, yang memandu jalannya rapat, menjelaskan bahwa forum tersebut membahas kondisi eksisting kawasan permukiman sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program yang sudah berjalan.
“Diharapkan rapat ini semakin memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan,” kata Husniah.
Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, dan Infrastruktur Bapperida Kabupaten Takalar, Hj. Herningsih Latief, SE., M.Adm.Pemb., mengingatkan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Menurutnya, Pokja PKP menjadi wadah koordinasi yang mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di sektor ini.
“Sinergi antara Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Takalar sangat penting untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di daerah,” ujar Herningsih.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bappelitbangda Sulsel, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan, serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III. Rapat diikuti pula oleh unsur BKAD, Dinas Kominfo, dan Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar.
Rahmansyah menambahkan bahwa penyelesaian persoalan di sektor perumahan dan kawasan permukiman tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Peran Pokja PKP dinilai strategis dalam menyatukan kebijakan, menyelaraskan program, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Melalui rapat ini, Pemkab Takalar berharap kolaborasi dengan Pemprov Sulsel semakin kuat demi mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.