SULAWESI SELATAN — Kepala Riset Rumah123.com, Marisa Jaya, dalam laporan yang diterima Selasa (18/6), menyebut dua faktor utama membentuk arah baru pasar properti nasional. Pertama, Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan Jakarta tetap berstatus ibu kota negara hingga Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota diterbitkan. Kedua, pembangunan fisik IKN yang tetap berjalan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dengan penganggaran hingga 2028.
Secara tahunan (year on year/YoY), Jakarta Pusat mencatat pertumbuhan minat pencarian properti tertinggi secara nasional, yakni 1,0%. Posisi berikutnya ditempati Jakarta Selatan dengan kenaikan 0,6% dan Jakarta Timur 0,2%. Sementara itu, secara bulanan (month on month/MoM), Jakarta Barat memimpin di wilayah Jabodetabek dengan lonjakan 1,2%.
Jakarta Selatan dan Jakarta Utara menyusul dengan kenaikan masing-masing 0,9% dan 0,6% MoM. Marisa menjelaskan, tren ini menunjukkan pasar properti Jakarta kembali bertumpu pada faktor fundamental setelah sempat tertekan oleh ketidakpastian status ibu kota.
Pada segmen residensial, data Rumah123 menunjukkan lonjakan harga yang signifikan. Median harga rumah di Jakarta Pusat untuk unit dengan luas bangunan di bawah 60 meter persegi mencapai Rp900 juta. Angka ini meningkat 47,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Dua kondisi tersebut membentuk arah baru pasar properti nasional yang semakin bertumpu pada faktor fundamental,” ujar Marisa Jaya dalam laporan risetnya. Ia merujuk pada kepastian hukum status Jakarta dan kelanjutan proyek strategis nasional di IKN yang berjalan paralel.
Berbeda dengan Jakarta, kawasan penyangga IKN di Kalimantan Timur disebut memasuki fase normalisasi. Setelah beberapa tahun didorong oleh ekspektasi tinggi terkait pemindahan ibu kota, minat pencarian properti di wilayah tersebut kini mulai stabil. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN yang diproyeksikan hingga tahun 2028 berdasarkan Perpres 79/2025.
Flash Report Juni 2026 ini menjadi indikator awal bagaimana keputusan hukum dan kebijakan fiskal pemerintah berdampak langsung pada perilaku pasar. Marisa menambahkan, data pencarian properti kerap menjadi leading indicator bagi pergerakan harga dan transaksi di kuartal-kuartal berikutnya.