MAKASSAR — Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar resmi dimulai dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai responden pertama. Petugas BPS Kota Makassar mendatangi Rumah Jabatan Wali Kota dan melakukan wawancara langsung dengan kepala daerah yang akrab disapa Appi tersebut.
Usai proses pendataan, Munafri menyaksikan penempelan stiker di bagian depan rumah jabatan sebagai tanda bahwa keluarganya telah berpartisipasi dalam sensus. Stiker itu menjadi penanda resmi bagi setiap rumah tangga atau unit usaha yang sudah didata.
Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, menjelaskan bahwa pemilihan Wali Kota sebagai responden pertama bersifat simbolis untuk mendorong partisipasi masyarakat. "Ini menunjukkan bahwa Sensus Ekonomi diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan," ujarnya dalam audiensi yang digelar di rumah jabatan.
Abdul Hafid menambahkan bahwa audiensi tersebut sekaligus membahas teknis pelaksanaan sensus di Kota Makassar. Sensus umum untuk perusahaan skala besar telah dimulai sejak 1 Mei dengan metode pengisian bersama secara daring.
Pendataan lapangan secara door-to-door berlangsung serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS Kota Makassar menerjunkan total 934 petugas yang terdiri dari tiga kategori: petugas pendata lapangan, petugas pemeriksa lapangan, dan tim khusus pendataan usaha besar.
Petugas akan mendatangi rumah tangga dan tempat usaha di seluruh kecamatan di Makassar. Data yang terkumpul akan menjadi basis utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri mengusulkan agar pencanangan Sensus Ekonomi di Makassar tidak hanya bersifat seremonial. Ia mengusulkan kegiatan penanaman pohon sebagai simbol pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Saya juga menawarkan beberapa opsi waktu agar bisa hadir langsung pada kegiatan penanaman pohon bersama petugas sensus," kata Munafri. Gagasan ini langsung disambut positif oleh Abdul Hafid yang menilai ide tersebut mencakup seluruh sektor, termasuk pertanian.
Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Munafri, pendataan ini merupakan elemen penting untuk menyediakan data akurat bagi pemerintah pusat dan daerah.
Bagi pelaku UMKM dan usaha kecil, hasil sensus akan membantu pemerintah memetakan sektor-sektor yang membutuhkan intervensi, seperti akses permodalan, pelatihan, atau perluasan pasar. Partisipasi aktif warga dalam sensus menjadi kunci agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.