SULAWESI SELATAN — Pemerintah bergerak cepat merespons gelombang pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, langsung memanggil jajaran direksi PT PLN (Persero) ke kantornya, Kamis (11/6/2026) malam, untuk mencari solusi.
"Saya sampai hari ini, malam ini pun masih ada rapat bersama PLN di kantor untuk membahas dan menyelesaikan masalah ini," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Rapat berlanjut keesokan harinya, Jumat (12/6/2026). Pelaksana Tugas Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, kembali memanggil direksi PLN untuk membahas detail kendala teknis di lapangan.
Bahlil membantah keras tuduhan bahwa pemadaman dipicu oleh krisis pasokan batu bara. Ia menegaskan, alokasi untuk kebutuhan dalam negeri melalui kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sudah mencapai 170 juta ton tahun ini.
"Kalau dikatakan bahwa masalahnya karena batu bara langka, itu tidak benar," tegas Bahlil.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menambahkan bahwa kuota batu bara untuk setiap pembangkit sudah ditetapkan sejak awal tahun. "Secara umum tidak ada masalah, seharusnya aman," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Alih-alih soal pasokan, Bahlil mengakui bahwa sumber masalah berasal dari gangguan teknis pada sistem permesinan pembangkit milik PLN. Ia berjanji kendala ini akan segera dituntaskan.
"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang dilaporkan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," kata Bahlil.
Pemerintah juga memastikan bahwa krisis pasokan batu bara seperti yang terjadi pada Januari 2022 tidak akan terulang. Saat itu, ekspor batu bara sempat dihentikan sementara karena stok di pembangkit listrik dalam kondisi kritis.
"Insyaallah tidak akan terulang. Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan pernyataan ketegasan terkait hal itu," pungkas Erani.