MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengukir prestasi nasional dengan meraih Paritrana Award 2025 sebagai kabupaten/kota terbaik di Indonesia dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyerahkan trofi bergengsi tersebut kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta Selatan. Makassar tampil menonjol karena menjadi satu-satunya daerah di luar Pulau Jawa sekaligus wakil tunggal Sulawesi Selatan yang menembus jajaran pemenang nasional tahun ini.
Keberhasilan ini berpijak pada kebijakan konkret melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) yang memberikan proteksi kepada puluhan ribu warga. Saat ini, tercatat sebanyak 81.466 pekerja rentan di Makassar telah terlindungi dari risiko kecelakaan kerja dan kematian melalui skema anggaran daerah.
Kelompok yang menjadi sasaran utama mencakup buruh, pekerja seni, hingga perangkat kewilayahan seperti ketua RT dan RW. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan bahwa intervensi anggaran ini bertujuan mencegah munculnya angka kemiskinan baru akibat risiko kerja yang dialami kepala keluarga.
"Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir dan peduli terhadap pekerja rentan yang selama ini membutuhkan perlindungan," ujar Munafri usai menerima penghargaan tersebut.
Pemerintah Kota Makassar mengintegrasikan perlindungan ini ke dalam program unggulan bertajuk Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial. Program tersebut merupakan bagian dari visi strategis Sapta Unggulan yang memprioritaskan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lapisan bawah.
Hal yang membedakan Makassar dengan daerah lain adalah pemberian manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Dari total pekerja yang tercover, sekitar 45.000 warga kini sudah mendapatkan kepastian manfaat JHT, sebuah langkah inovatif yang jarang diambil oleh pemerintah tingkat kabupaten atau kota di Indonesia.
Munafri menegaskan bahwa program jaminan sosial adalah instrumen penting bagi negara untuk hadir dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat. "Kami berkomitmen memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam setiap aktivitas kerja masyarakat," tambahnya.
Selain alokasi anggaran, efektivitas program ini didorong oleh inovasi sistem pendaftaran di lapangan. Pemkot Makassar menginisiasi keagenan Perisai yang berbasis pada struktur RT/RW untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Skema ini telah berjalan efektif sejak awal 2026 dan berfungsi ganda sebagai penyedia lapangan kerja baru bagi para agen di tingkat lokal. Melalui penguatan regulasi dan kolaborasi multipihak, Makassar kini menargetkan pencapaian universal coverage yang lebih luas pada masa mendatang.
Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga mengajak pelaku usaha dan masyarakat mandiri untuk aktif mendaftarkan diri. Menurutnya, kesadaran kolektif untuk menjadi peserta jaminan sosial akan memperkuat ketahanan ekonomi warga secara berkelanjutan terhadap risiko-risiko yang tidak terduga.