MAKASSAR — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan menyoroti kecenderungan situs web instansi pemerintah yang hanya menampilkan dokumentasi kegiatan pejabat. Penilaian itu disampaikan Ketua PWI Sulsel Suwardi Thahir di hadapan peserta Workshop Kehumasan dan Media Briefing 2026 yang diinisiasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulsel.
Suwardi menegaskan, fungsi humas tidak sebatas mendokumentasikan agenda pimpinan. Menurut dia, humas yang bertanggung jawab atas komunikasi instansi semestinya merekam dan menyajikan hal-hal yang lebih substansial bagi kepentingan publik.
Pandangan Suwardi sejalan dengan buku Effective Public Relations edisi kesembilan (2006) karya Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom. Buku itu mendesak evolusi profesi humas dari level teknisi pembuat rilis menuju posisi manajer komunikasi secara utuh.
"Fungsi humas tidak terbatas pada mendokumentasikan agenda pimpinan saja," tegas Suwardi dalam kegiatan yang berlangsung Senin (9/11/2026), dikutip dari Ujungjari.com.
Posisi manajer komunikasi menuntut kepiawaian merumuskan taktik lapangan untuk mengamankan publisitas program layanan masyarakat. Suwardi menilai humas perlu menguasai keahlian menulis siaran pers berstandar dapur redaksi media massa.
"Sebuah agenda yang tergolong sederhana sekalipun bisa menarik perhatian publik secara masif apabila dikemas secara kreatif, sarat informasi, dan disebarluaskan lewat saluran media yang tepat," urai Suwardi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulsel Friece Sumolang mematok ekspektasi tinggi terhadap para pegawainya. Seluruh petugas keimigrasian, kata dia, bertanggung jawab mengeksekusi strategi komunikasi layanan publik secara gamblang hingga menjangkau warga lintas daerah.
Friece menyoroti risiko program berbiaya besar luput dari pandangan audiens bila pejabat enggan merancang publikasi cerdas. Karena itu, ia menjadikan jalinan relasi jurnalistik yang sehat sebagai pilar utama memperluas jangkauan edukasi menembus batasan tembok instansi.
Workshop Kehumasan dan Media Briefing 2026 menjadi forum bagi Kanwil Ditjen Imigrasi Sulsel untuk menyelaraskan strategi komunikasi layanan publik dengan standar kerja jurnalistik. Relasi jurnalistik yang sehat diposisikan sebagai jalur utama agar informasi layanan keimigrasian sampai ke warga di luar Makassar dan daerah lain di Sulsel.