MAKASSAR — Irmawahyuni Bachtiar memimpin jalannya upacara mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dibacakan utuh di hadapan peserta upacara.
Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026 menjadi pijakan untuk memperkuat persatuan sekaligus membangun karakter generasi penerus. Kemajuan bangsa, menurut sambutan itu, tidak cukup diukur dari pembangunan fisik dan teknologi.
Kualitas manusia ikut menentukan. Begitu pula kecintaan pada tanah air, kegigihan menghadapi tantangan, dan kepedulian terhadap sesama.
Dalam sambutan resmi Menpora, pemuda diajak memaknai patriotik lewat pengabdian nyata. Bukan hanya upacara atau seremonial sesaat.
Generasi muda diminta tetap gigih saat kesulitan datang. Empati kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan juga ditekankan sebagai bagian dari karakter pemuda.
Pemuda diharapkan berani bermimpi, bekerja keras, dan berkarya. Kepemimpinan pun harus dijalani tanpa kehilangan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
Perwakilan BKKBN Sulsel memanfaatkan momentum peringatan ini untuk mendorong kontribusi generasi muda dalam pembangunan. Salah satu fokusnya adalah terwujudnya keluarga berkualitas.
BKKBN Sulsel menargetkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Pemuda diposisikan sebagai penggerak utama agenda tersebut di tingkat kampung dan kelurahan.
Semangat patriotik, kegigihan, dan empati diharapkan menjadi landasan bagi pemuda untuk mengambil peran nyata. Bukan hanya sebagai peserta upacara, tetapi sebagai pelaku pembangunan di daerahnya.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Sulawesi Selatan berlangsung di sejumlah institusi. Universitas Hasanuddin menggelar upacara serupa di Lapangan PKM Kampus Tamalanrea, dipimpin Rektor Prof. Jamaluddin Jompa.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga menyampaikan ajakan menjaga keberagaman budaya dalam peringatan di Makassar. Sementara Pemkab Bone menggelar upacara di Lapangan Kantor Bupati Bone pada hari yang sama.
Upacara di kantor BKKBN Sulsel menjadi bagian dari rangkaian tersebut. Peserta terdiri dari pegawai dan unsur terkait di lingkungan perwakilan provinsi.