MAKASSAR — Keseriusan Sulawesi Selatan dalam membangun pariwisata ramah muslim kini memasuki tahap penilaian nasional. Provinsi ini tercatat sebagai salah satu dari 14 daerah yang mengikuti asesmen Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026 dan berhasil menembus 15 besar pada tahap penentuan rating serta ranking Destinasi Wisata Halal Unggulan Indonesia.
Forum diskusi yang digelar di Ruang Rapat Sipakainge, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Jend. Sudirman No. 3, Makassar, ini dibuka oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Firman Hidayat. Hadir pula Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Mirna, ekonom Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, serta Tim Kajian IMTI dari Enhai Halal Tourism Center (EHTC) Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan CrescentRating.
Masuknya Sulsel dalam 15 besar menjadi modal berharga untuk bersaing dengan provinsi lain. Namun, Firman menekankan bahwa pelaksanaan IMTI bukan sekadar soal peringkat semata.
"Pelaksanaan IMTI menjadi momentum penting bagi Sulawesi Selatan untuk memperoleh pemetaan yang lebih komprehensif mengenai kesiapan dan perkembangan ekosistem Pariwisata Ramah Muslim, sekaligus mengidentifikasi ruang penguatan ke depan," ujar Firman Hidayat dalam keterangannya, Selasa (1/4/2025).
Hasil pemetaan nantinya akan menjadi pijakan untuk merumuskan tiga area penguatan utama yang dinilai krusial bagi pengembangan pariwisata halal di daerah ini.
Pertama, destinasi wisata ramah muslim harus mampu memberikan pengalaman terbaik kepada wisatawan. Aspek ini mencakup kemudahan konektivitas, jaminan kebersihan, keamanan, akses informasi, hingga kemudahan bertransaksi selama berada di lokasi wisata.
Kedua, layanan yang diberikan harus berstandar global dan bersifat universal. Artinya, destinasi wisata mampu memenuhi kebutuhan wisatawan muslim tanpa mengurangi kenyamanan bagi pengunjung lain dari berbagai negara, budaya, dan latar belakang.
Ketiga, pengembangan destinasi wisata muslim perlu memiliki keterhubungan atau linkage dengan potensi unggulan lokal, terutama sektor UMKM dan kuliner khas daerah.
Penguatan tiga aspek tersebut dinilai tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, UMKM, komunitas, asosiasi, hingga lembaga terkait.
Melalui kolaborasi ini, ekosistem Pariwisata Ramah Muslim yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan diharapkan dapat terbangun sekaligus memperkuat rantai nilai halal (halal value chain) di Sulawesi Selatan.
KPwBI Sulsel berharap hasil asesmen IMTI 2026 tidak hanya berhenti sebagai dasar penilaian rating dan ranking. Lebih dari itu, hasil kajian tersebut dapat menjadi referensi bersama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan pariwisata ramah muslim ke depan.
"Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Sulawesi Selatan dalam peta destinasi ramah muslim nasional, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan pariwisata dan rantai nilai halal," pungkas Firman.