MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial menggandeng Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dalam persiapan uji coba sistem digital penyaluran bantuan sosial. Pertemuan koordinasi digelar di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulsel, Senin (8/6/2026).
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyebut digitalisasi menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola bansos yang selama ini kerap dikeluhkan soal ketepatan sasaran. Dalam pertemuan itu, ia didampingi Sekretaris Dinas Sosial Aria Purnabhawa, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Kepala UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Center.
Program piloting ini dirancang untuk mengintegrasikan data penerima manfaat dengan sistem perbankan. Dengan begitu, proses verifikasi, pencairan, hingga monitoring bisa dilakukan secara real-time.
Jika piloting berjalan lancar, warga penerima bansos di Makassar tak perlu lagi mengantre panjang atau khawatir data mereka ganda. Sistem digital memungkinkan pencairan dana langsung terpantau oleh pemerintah dan bank, meminimalkan celah manipulasi data.
Andi Bukti Djufrie menegaskan bahwa penerapan teknologi ini akan memperkuat akurasi data sekaligus mempermudah proses monitoring dan evaluasi. “Digitalisasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Pertemuan tersebut tak hanya membahas mekanisme teknis, tetapi juga menyamakan persepsi antara Pemkot Makassar dan Bank Indonesia. Keduanya sepakat bahwa transformasi digital di sektor bansos harus segera diwujudkan agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak.
Program ini diharapkan menjadi model inovasi pelayanan sosial yang bisa direplikasi oleh daerah lain. Pemkot Makassar menargetkan piloting berjalan optimal dan menjadi bagian dari percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan, khususnya dalam tata kelola bantuan sosial yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Koordinasi ini merupakan langkah awal dari rangkaian persiapan teknis yang lebih panjang. Ke depan, Dinas Sosial dan Bank Indonesia akan merancang infrastruktur digital, termasuk pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan data penerima manfaat.
Pemkot Makassar berharap kolaborasi ini bisa menjadi terobosan dalam pelayanan sosial di Sulawesi Selatan, sekaligus menjawab keluhan warga selama ini terkait bansos yang kerap tidak tepat sasaran.