MAKASSAR — Kepala BKAD Sulsel, Reza Faisal Saleh, menjelaskan bahwa angka Rp705 miliar yang ramai diberitakan merupakan hasil penafsiran dari penggabungan sejumlah komponen keuangan dengan status yang berbeda-beda. Ia menekankan bahwa angka tersebut tidak bisa dipandang sebagai satu nilai kewajiban final pemerintah daerah.
“Angka tersebut bukan angka kewajiban yang tercantum dalam dokumen pemaparan resmi BPK pada saat penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025,” ujar Reza dalam pernyataannya, Selasa.
Menurut Reza, salah satu komponen yang masuk dalam perhitungan tersebut adalah kewajiban transfer kepada pemerintah kabupaten dan kota. Namun, sebagian dari kewajiban itu telah disalurkan pada tahun 2026, sementara sisanya sudah masuk dalam rencana penyelesaian sesuai kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, terdapat komponen usulan dana sharing iuran BPJS yang hingga kini masih berada dalam tahapan verifikasi dan validasi. Proses ini belum rampung sehingga nilai yang diusulkan belum dapat ditetapkan maupun dicatat sebagai kewajiban resmi pemerintah daerah.
“Hasil verifikasi sementara menunjukkan nilai yang dapat diakui jauh lebih kecil dibandingkan nilai usulan yang diajukan. Karena itu, proses verifikasi dan validasi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dapat ditetapkan secara definitif,” jelasnya.
BKAD Sulsel menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dan penyelesaian kewajiban daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Pemprov Sulsel terus berupaya menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tutup Reza.