JAKARTA — Pasar minyak sawit global memasuki fase wait and see setelah pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN. Harga CPO di bursa Malaysia kembali melemah pada Kamis (21/5/2026), turun 0,56% ke MYR 4.556 per ton, memperpanjang tren negatif setelah sehari sebelumnya juga melemah 0,05% ke MYR 4.583 per ton.
Pelemahan ini terjadi setelah pidato Presiden Prabowo yang menyebutkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Badan usaha milik negara itu nantinya akan menjadi satu-satunya pintu ekspor untuk komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan besi fero alloy.
Kekhawatiran utama pelaku pasar adalah perubahan struktur perdagangan sawit Indonesia yang selama ini berbasis pasar dan melibatkan banyak eksportir. Mekanisme baru ini dinilai berpotensi memperlambat distribusi dan mengubah dinamika pasokan global.
Di tengah gejolak kebijakan Indonesia, Malaysia disebut-sebut sebagai pihak yang paling berpotensi diuntungkan. M.R. Chandran, mantan ketua Malaysian Palm Oil Association, menilai pembeli global kemungkinan akan mulai mencari pemasok yang dinilai lebih stabil dan memiliki risiko intervensi pemerintah lebih kecil.
"Malaysia bisa menjadi alternatif utama bagi importir global apabila pasar menilai mekanisme ekspor Indonesia berpotensi memperlambat distribusi sawit dunia," ujar Chandran.
Direktur broker Pelindung Bestari, Paramalingam Supramaniam, menambahkan bahwa pembeli kemungkinan akan mengalihkan sebagian permintaan sementara ke Malaysia sampai implementasi aturan Indonesia menjadi lebih jelas.
Meski demikian, industri sawit Malaysia tengah menghadapi tekanan dari sisi lain. Data ekspor minyak sawit Malaysia pada periode 1-20 Mei tercatat turun sekitar 13,9% hingga 20,5% dibanding bulan sebelumnya. Pelemahan permintaan global dan penguatan nilai tukar ringgit Malaysia sekitar 0,18% terhadap dolar AS membuat harga sawit Malaysia semakin mahal bagi pembeli asing.
Di sisi produksi, produsen sawit Malaysia mulai mengurangi aktivitas replanting akibat kenaikan biaya pupuk dan bahan bakar. Penundaan ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi keberlanjutan pasokan minyak sawit global dalam jangka panjang.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga memperketat pengawasan industri sawit domestik dengan menyerahkan sekitar 4,12 juta hektare lahan sawit kepada Agrinas Palma Nusantara. Langkah ini merupakan bagian dari penertiban perkebunan sawit ilegal dan penguatan pengelolaan sektor sawit nasional.
Kontrak berjangka minyak sawit Malaysia untuk pengiriman Agustus tercatat ditutup nyaris stagnan, menandakan pasar masih menunggu kejelasan implementasi aturan baru Indonesia sebelum menentukan arah pergerakan harga selanjutnya.